A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Kep. Mendikbud No. 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa menetapkan bahwa “Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi”.
Dengan penyempurnaan kurikulum tahun 2000, menurut Kep. Dirjen dikti No. 267/Dikti/2000 materi Pendidikan Kewiraan disamping membahas tentang PPBN juga dimembahas tentang hubungan antara warga negara dengan negara. Sebutan Pendidikan Kewiraan diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang hubungan warga negara dengan negara, dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).
B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasarkan Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mencakup:
1. Tujuan Umum
Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta PPBN agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara.
2. Tujuan Khusus
1. Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagawai WNI terdidik dan bertanggung jawab.
2. Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional
3. Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.
C. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan
1. Pendidikan Kewiraan
Pendidikan Kewiraan dimulai tahun 1973/1974, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan, sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk pendidikan kewiraan.
2. Perkembangan kurikulum dan materi Pendidikan Kewarganegaraan
a. Pada awal penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal bakal darai PKn berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhankam tahun 1973, merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran khusus di PT, di dalam SK itu dipolakan penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan dan Pendidikan Perwira Cadangan di PT.
b. Berdasarkan UU No. 20 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara ditentukan bahwa:
1) Pendidikan Kewiraan adalah PPBN tahap lanjutan pada tingkat PT, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional
2) Wajib diikuti seluruh mahasiswa (setiap warga negara).
c. Berdasarkan UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:
1) Pendidikan Kewiraan bagi PT adalah bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan
2) Termasuk isi kurikulum pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
d. SK Dirjen Dikti tahun 1993 menentukan bahwa Pendidikan Kewiraan termasuk dalam kurikulum MKDU bersama-sama dengan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, ISD, IAD, dan IBD sifatnya wajib.
e. Kep. Mendikbud tahun 1994, menentukan:
1) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan MKU bersama-sama dengan Pendidikan Agama, dan Pendidikan Pancasila
2) Merupakan kurikulum nasional wajib diikuti seluruh mahasiswa
f. Kep. Dirjen Dikti No. 19/Dikti/1997 menentukan antara lain:
1) Pendidikan Kewiraan termasuk dalam muatan PKn, merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MKU dalam susunan kurikulum inti
2) Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap mahasiswa pada PT
g. Kep. Dirjen Dikti No. 151/Dikti/Kep/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti MPK, menentukan:
1) Pendidikan Kewiraan termasuk dalam muatan PKn, merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MPK dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia
2) Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap mahasiswa pada PT untuk program diploma III, dan strata 1.
h. Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/kep/2000 tanggal 10 Agustus, menentukan antara lain:
1) Mata Kuliah PKn serta PPBN merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari MPK
2) MPK termasuk dalam susunan kurikulum inti PT di Indonesia
3) Mata Kuliah PKn adalah MK wajib untuk diikuti oleh setiap mahasiswa pada PT untuk program Diploma/Politeknik, dan Program Sarjana.
i. Kep. Mendiknas No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Belajar Mahasiswa menentukan antara lain:
1) Kurikulum inti Program sarjana dan Program diploma, terdiri atas:
a) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
b) Kelompok Mata kUliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
c) Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
d) Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
e) Kelompok Mata Kuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB)
2) MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
3) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional
4) MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri dari bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
5) MPK untuk PT berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
D. Perkembangan Materi Pendidikan Kewarganegaraan
1. Awal 1979, materi disusun oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti yang terdiri dari Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, politik dan Strategi Nasional, Politik dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional, sistem Hankamrata. Mata kuliah ini bernama Pendidikan Kewiraan.
2. Tahun 1985, diadakan penyempurnaan oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti, terdiri atas pengantar yang bersisikan gambaran umum tentang bahan ajar PKn dan interelasinya dengan bahan ajar mata kuliah lain, sedangkan materi lainnya tetap ada.
3. Tahun 1995, nama mata kuliah berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan yang bahan ajarnya disusun kembali oleh Lemhannas dan Dirjen Dikti dengan materi pendahuluan, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik strategi nasional, politik dan strategi pertahanan dan keamanan nasional, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
4. Tahun 2001, materi disusun oleh Lemhannas dengan materi pengantar dengan tambahan materi demokrasi, HAM, lingkungan hidup, bela negara, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional
5. Tahun 2002, Kep. Dirjen Dikti No. 38/Dikti/Kep/2002 materi berisi pengantar sebagai kaitan dengan MKP, demokrasi, HAM, wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik dan strategi nasional.
E. Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
a. Landasan Ilmiah
1. Dasar Pemikiran PKn
Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan pembekalan IPTEKS yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Objek Pembahasan PKn
Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah yang mempunyai objek, metode, sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formal.
Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Objek material PKn adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara baik yang empirik maupun yang non empirik, yang meliputi wawasan, sikap, dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara.
Objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Objek formal PKn adalah hubungan antara warga negara dengan negara dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
Objek pembahasan PKn menurut Kep. Dirjen Dikti No. 267/dikti/Kep./ 2000 meliputi pokok bahasan sebagai berikut:
1) Pengantar PKn
a. Hak dan kewajiban warga negara
b. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
c. Demokrasi Indonesia
d. Hak Asasi Manusia
2) Wawasan Nusantara
3) Ketahanan Nasional
4) Politik dan Strategi Nasional
3. Rumpun Keilmuan
PKn (Kewiraan) dapat disejajarkan dengan civics education yang dikenal diberbagai negara. PKn bersifat interdisipliner (antar bidang) bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti hukum, politik, administrasi negara, sosiologi, dsb.
Selasa, 22 Maret 2011
KOMPE4.TENSI YANG DIHARAPKAN DARI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
A. hakikat pendidikan
masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik). generasi penerus tersebut diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional.
B. kemampuan warga negara
Untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya, suatu negara sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang belandaskan nilai-nilai pancasila, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai perjuangan bangsa. nilai-nilai tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan warga negra dalam kehidupan bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.
C. Menumbuhkan wawasan warga negara
Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang merupakan misi atau tanggung jawab pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan, pengertian antarbangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela negara, dan sikap serta perilaku yang besendikan nilai-nilai budaya bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. pendidikan kewarganegaraan ini dilaksanakan oleh Depdiknas di bawah kewenangan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
D. Dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan
Rakyat Indonesia melalui MPR, menyatakan bahwa: pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa indonesia diarahkan untuk "meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bansa, mewujudkan manusia serta masyarakant Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa".
E. Kompetensi yang diharapkan
Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nesional menjelaskan bahwa "pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan denga hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahulauan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."
Pendidkan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. sikap ini disertai dengan perilaku yang:
1.) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.) Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
4.) Besifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5.) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.
masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik). generasi penerus tersebut diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional.
B. kemampuan warga negara
Untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya, suatu negara sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang belandaskan nilai-nilai pancasila, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai perjuangan bangsa. nilai-nilai tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan warga negra dalam kehidupan bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.
C. Menumbuhkan wawasan warga negara
Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang merupakan misi atau tanggung jawab pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan, pengertian antarbangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela negara, dan sikap serta perilaku yang besendikan nilai-nilai budaya bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. pendidikan kewarganegaraan ini dilaksanakan oleh Depdiknas di bawah kewenangan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
D. Dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan
Rakyat Indonesia melalui MPR, menyatakan bahwa: pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa indonesia diarahkan untuk "meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bansa, mewujudkan manusia serta masyarakant Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa".
E. Kompetensi yang diharapkan
Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nesional menjelaskan bahwa "pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan denga hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahulauan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."
Pendidkan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. sikap ini disertai dengan perilaku yang:
1.) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.) Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
4.) Besifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5.) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.
3.tujuan kewarganegaraan di berikan di perguruan tiggi
Bab. 1. Pendahuluan
A. PENGANTAR
1. Urgensi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah menempuh perjalanan panjang, dimulai dari masa sebelum dan selama penjajahan, dilanjutkan dengan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan hingga mengisi kemerdekaan. Masing-masing tahap tersebut melahirkan tantangan jaman yang berbeda sesuai dengan kondisi dan tuntutan jamannya. Tantangan jaman itu ditanggapi bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa, yang dilandasi dengan jiwa dan tekad kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam wadah Nusantara.
Di era revolusi fisik, semangat perjuangan bangsa yang tidak kenal menyerah, yang hakekatnya merupakan kekuatan mental spiritual bangsa telah melahirkan perilaku heroik dan patriotik, serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan dan kemauan yang luar biasa. Idealnya, dalam situasi dan kondisi apapun semangat juang itu hendaknya tetap dimiliki oleh setiap warganegara NKRI. Di samping sudah terbukti keandalannya, nilai-nilai tersebut terbukti masih relevan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian sebagai fenomena sosial, nilai-nilai itupun mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan nasional.
Seperti diketahui, seusai Perang Dunia II (1939-1945) dunia diwarnai oleh suasana Perang Dingin (Cold War) antara Blok Barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat (AS) dan Blok Timur yang dimotori oleh Uni Sovyet (US), dan itu berlangsung selama hampir setengah abad1).
Menjelang akhir abad 20 situasi politik dunia berubah secara drastis. Tahun 1989 Tembok Berlin, lambang terpisahnya blok Barat dan Timur runtuh, disusul bubarnya Uni Sovyet. Konstelasi politik duniapun berubah. Perang Dingin berakhir secara mendadak, di luar perhitungan pihak yang bertikai. Akibatnya, di satu sisi dunia dilanda kevakuman, baik dalam konsep, strategi maupun kepemimpinan politik, sementara di sisi lain muncul tuntutan masyarakat dunia akan adanya Tata Dunia Baru yang aman, sejahtera dan lebih berkemanusiaan.
Perubahan yang begitu mendadak itu membuat Washington terjebak pada situasi kehilangan pegangan dan pedoman dalam mengarahkan perubahan mondialnya. Untuk merubah dari strategi konfrontasi ke rekonsiliasi bukanlah hal yang mudah dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, sementara tuntutan dunia terhadap adanya Tata Dunia Baru terus mendesak.
Di tengah keterdesakan dan ketiadaan konsep tersebut AS selaku pemenang dan adikuasa tunggal nampaknya hanya mengambil jalan mudahnya. AS menganggap bahwa runtuhnya Tembok Berlin sebagai pertanda bahwa dunia tidak lagi bersekat, ditambah lagi adanya gejala meluasnya nilai-nilai bercirikan global. Bertolak dari fenomena tersebut maka AS mulai memperkenalkan apa yang sekarang dikenal sebagai “globalisasi”, yang sebenarnya bukan konsep baru yang diharapkan untuk mengisi kevakuman dunia.
Pada hakekatnya proses yang mengandung ciri penduniaan itu telah melanda dunia jauh sebelum Perang Dingin usai. Hanya saja, selama ini para pengamat tidak menaruh perhatian karena dianggap bukan sebagai gejala yang penting. Gejala awal terlihat dari mendunianya penyebaran jenis-jenis makanan tertentu, tingkah laku orang-orang perkotaan (metropolitan) dan meluasnya penerimaan terhadap mode pakaian dan tata rias. Semua itu mengarus dari masyarakat dunia industri maju ke bagian dunia yang lain, didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan sistim komunikasi telemedia (Soerjanto, 1994:26-29).
Cepatnya komunikasi lewat teknologi elektronika membuat penyebaran informasi berjalan singkat dan melampaui batas negara. Peristiwa di satu titik di muka bumi dalam waktu sekejap dapat diketahui oleh seluruh penjuru dunia. Orangpun mulai merasa bahwa dunia semakin “sempit”. Kemajuan IPTEK bidang informasi, komunikasi dan transportasi telah membuat dunia menjadi semakin transparan. Tidak ada lagi batas atau sekat antara bagian dunia yang satu dengan bagian yang lain, sehingga seolah-olah terbentuk kampung sedunia tanpa mengenal batas negara.
Namun demikian, hingga sedemikian jauh orang belum berbicara tentang globalisasi. Istilah “globalisasi” baru muncul setelah Perang Dingin usai. Ketika itu para politisi dan ilmuwan berlomba mengumandangkan istilah tersebut dengan interpretasi dan pemahaman sesuai tujuan masing-masing. Yang terjadi kemudian ialah paduan suara sejagad mendendangkan globalisasi.
Situasi jadi makin tambah semarak setelah AS sebagai pemenang dalam Perang Dingin dan secara psikologis merasa sebagai pihak yang berhak mengatur dunia, mulai gencar mengkampanyekan konsep globalisasi. Dengan dukungan negara-negara Barat, Washington mulai memaksakan “pembaharuan” melalui penerapan HAM, demokrasi dan sistim pasar bebas kepada negara-negara berkembang.
Ironisnya, di saat umat manusia yang telah muak dengan konfrontasi, penggunaan kekerasan dan segala bentuk pemaksaan serta permusuhan, menuntut dan mendambakan suatu tatanan Dunia Baru yang lebih menjamin kebebasan, kemanusiaan dan kesejahteraan, kenyataannya justeru dihadapkan pada situasi yang makin tidak menentu. AS yang selalu menepuk dada sebagai pelaku perdagangan bebas dan fair, kadang bersikap kontroversial. Ini terbukti dari adanya pembentukan trade block, seperti NAFTA bersama Kanada dan Meksiko, AFTA dan lain-lain, dan adanya berbagai ketentuan yang sifatnya proteksionistis. Selain itu AS yang selama Perang Dingin selalu mengumandangkan semboyan demokrasi dan kebebasan bagi bangsa-bangsa untuk nasib mereka sendiri, di sisi lain justeru sering memaksakan kehendak dan mengetrapkan standar ganda. Ini terlihat dari perlakuannya terhadap Eropa Barat, Israel, Jepang, negara-negara Dunia Ketiga dan negara-negara eks Komunis.
Pertanyaannya ialah apakah “pembaharuan” model AS itu benar-benar memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat dunia ? Masalahnya setiap bangsa memiliki latar belakang sejarah dan budayanya sendiri. Padahal pembaharuan tanpa konsep yang jelas yang didasarkan pada kondisi dan situasi kultural, sosial dan politik serta sejarah bangsa yang bersangkutan justeru akan membuka peluang munculnya disintegrasi nasional. Pergolakan berdarah yang berlarut-larut di sejumlah negara Afrika, disintegrasi yang melanda Uni Sovyet dan Yugoslavia menjadi contoh yang baik dalam kasus ini.
Permasalahan lain, perkembangan globalisasi juga ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional dan campur tangan negara-negara maju dalam percaturan politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer global. Pada gilirannya hal itu tentu akan menimbulkan berbagai konflik kepentingan, baik antara sesama negara maju, negara maju dengan negara berkembang, sesama negara berkembang maupun antar lembaga-lembaga internasional. Lebih buruk lagi, isu globalisasi, yakni HAM, demokrasi, liberalisasi dan lingkungan hidup, juga sering digunakan oleh negara-negara maju untuk menyudutkan dan mendiskreditkan bangsa dan negara lain, khususnya negara-negara berkembang.
Ancaman lebih besar ialah bahwa globalisasi juga menciptakan struktur baru, yaitu struktur global, yaitu itu mempengaruhi struktur kehidupan, pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat. Dengan kata lain globalisasi akan mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa. Walaupun sementara orang menganggap bahwa globalisasi adalah konsep “semu” sekedar pengisi kevakuman dunia pasca Perang Dingin (Cold War), akan tetapi kehadirannya menjadi sesuatu yang tak terelakkan.
Untuk Indonesia, saat ini negara dan bangsa dihadapkan pada tiga permasalahan pokok, yaitu pertama, tantangan dan pusaran arus globalisasi; kedua, masalah internal, seperti KKN, “destabilisasi”, separatisme, teror dan sebagainya, dan ketiga, bagaimana menjaga agar “roh” reformasi tetap berjalan pada relnya. Atas dasar itu maka perlu ada langkah-langkah strategis, yaitu : pertama, reformasi sistem yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik; kedua, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik, dan ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik yang lebih demokratis dan tertanamnya komitmen untuk lebih baik.
Apabila yang pertama dan kedua lebih didominasi oleh eksekutif dan legislatif, yang ketiga harus dilakukan oleh seluruh segmen masyarakat mulai dari rakyat awam hingga elit politik. Pemberdayaan ini mesti dilakukan secara massal, berkesinambungan dan dalam bingkai paradigma yang jelas. Adapun media yang dianggap kondusif untuk mencapai sasaran itu salah satunya ialah melalui pembelajaran civic education (pendidikan kewarganegaraan). Di tingkat perguruan tinggi, nilai strategis dari pembelajaran ini ialah meningkatnya kesadaran komprehensif mahasiswa terhadap masalah bangsa. Pada gilirannya hal itu akan berujung pada keterlibatan (partisipasi efektif) dan tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas kehidupan sosial dan politik secara keseluruhan.
2. Pendidikan Kewargaan : Belajar dari Banyak Negara
Setiap warganegara hakekatnya dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya. Untuk itu diperlukan bekal ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, moral dan budaya bangsa. Fungsinya adalah sebagai panduan dan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan nilai budaya bangsa menjadi pijakan utama, karena tujuan pembelajaran ialah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, juga sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan budaya bangsa.
Pendidikan Kewargaan (civic education) sesungguhnya bukanlah agenda baru di muka bumi. Hanya saja, proses globalisasi yang melanda dunia pada dekade akhir abad 20 telah mendorong munculnya pemikiran baru tentang pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara. Di Eropa, Dewan Eropa telah memprakarsai proyek demokratisasi untuk menopang pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Hal yang sama juga terjadi di Australia, Canada, Jepang dan negara Asia lainnya.
Di Amerika Serikat pendidikan kewarganegaraan diatur dalam kurikulum sosial selama satu tahun, yang pelaksanaannya diserahkan kepada negara-negara bagian. Materi yang diajarkan diarahkan pada : 1). Bagaimana menjadi warga yang produktif dan sadar akan haknya sebagai warga Amerika dan warga dunia; 2). Nilai-nilai dan prinsip demokrasi konstitusional; dan 3). Kemampuan mengambil keputusan selaku warga masyarakat demokratis dan multikultural di tengah dunia yang saling tergantung. Di Australia, pendidikan kewarganegaraan ditekankan pada discovering democracy, yaitu: 1). Prinsip, proses dan nilai demokrasi; 2). Proses pemerintahan; dan 3). Keahlian dan nilai partisipasi aktif di masyarakat.
Di Negara-negara Asia, Jepang misalnya, materi pendidikan kewarganegaraan ditekankan pada Japanese history, ethics dan philosophy. Di Filipina materi difokuskan pada : Philipino, family planning, taxation and landreform, Philiphine New Constitution dan study of humanity (Kaelan, 2003:2). Hongkong menekankan pada nilai-nilai Cina, keluarga, harmoni sosial, tanggung jawab moral, mesin politik Cina dan lain-lain. Taiwan menitikberatkan pada pengetahuan kewarganegaraan (disusun berdasarkan psikologi, ilmu sosial, ekonomi, sosiologi, hukum dan budaya); perilaku moral (kohesi sosial, identitas nasional dan demokrasi); dan menghargai budaya lain. Thailand, berusaha :
1). Menyiapkan pemuda menjadi warga bangsa dan warga dunia yang baik; 2). Menghormati orang lain dan ajaran Budha; dan 3). Menanamkan nilai-nilai demokrasi dengan raja sebagai kepala negara. Beberapa negara yang lain juga mengembangkan studi sejenis, yang dikenal dengan nama Civic Education.
Dari sini terlihat bahwa secara umum pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia lebih menekankan pada aspek moral (karakter individu), kepentingan komunal, identitas nasional dan perspektif internasional, sedangkan Amerika dan Australia lebih difokuskan pada pentingnya hak dan tanggungjawab individu, sistim dan proses demokrasi, HAM dan ekonomi pasar (Sobirin, 2003:11-12).
B. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
1. Pengantar Kewarganegaraan
UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan di Indonesia wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya dalam Keputusan Mendikbud No. 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Belajar Mahasiswa, ketiganya dimasukkan dalam kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.
Di tingkat Pendidikan Dasar hingga Menengah substansi pendidikan kewarganegaraan digabungkan dengan pendidikan Pancasila sehingga menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Untuk tingkat Perguruan Tinggi, di masa Orde Baru substansi pendidikan kewarganegaraan diberikan melalui mata kuliah Kewiraan yang lebih menekankan pada PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara).
Dengan keluarnya Keputusan Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum, sebutan MKU diganti dengan MKPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian) dan substansi mata kuliah Kewiraan direvisi dan selanjutnya namanya diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan makin disempurnakan dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
2. Materi Pokok
Seperti diketahui, materi pokok kuliah Kewiraan ialah Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan Strategi Nasional (Polstranas), Politik dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional (Polstrahankamnas) dan Sistim Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang lebih dititik beratkan pada PPBN. Setelah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, materi kajian beberapa kali mengalami perubahan. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 obyek pembahasan Pendidikan kewarganegaraan ialah :
a. Filsafat Pencasila
b. Identitas Nasional
c. Negara dan Konstitusi
d. Demokrasi Indonesia
e. HAM dan Rule of Law
f. Hak dan Kewajiban Warga Negara
g. Geopolitik Indonesia
h. Geostrategi Indonesia
3. Landasan Hukum
a. UUD 1945
- Pembukaan Alinea Kedua dan Keempat yang memuat cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan.
- Pasal 27 (1) tentang Kesamaan Kedudukan dalam Hukum
- Pasal 30 (1) tentang Bela Negara
- Pasal 31 (1) tentang Hak Mendapat Pengajaran
b. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
c..Undang-Undang No. 20/Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. No. 1 Tahun 1988)
d. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
e. Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi No. 267/DIKTI/KEP/2000 tentang
Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)
Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
f. Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
g. Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
4. Tujuan
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mencakup dua hal, yaitu:
a. Tujuan Umum
Untuk memberi bekal pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa
mengenai hubungan antara warganegara dengan negara dan PPBN, agar menjadi
warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
b. Tujuan Khusus
1). Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warganegara RI terdidik dan bertanggungjawab.
2). Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggungjawab berlandaskan Pancasila, konsepsi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
3). Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa, bangsa dan negara.
5. Kompetensi yang Diharapkan
Bagi bangsa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan sudah demikian mendesak untuk dilakukan, mengingat dalam masa transisi menuju demokrasi saat ini di masyarakat banyak ditemukan berbagai patologi sosial yang seringkali kontra produktif dengan upaya penegakan demokrasi itu sendiri. Beberapa patologi sosial itu antara lain:
a. Hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat.
b. Memudarnya kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas.
c. Kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat.
d. Memudarnya nilai-nilai kejujuran, kesopanan dan rasa tolong-menolong
e. Melemahnya nilai-nilai dalam keluarga.
f. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.
g. Kerusakan sistim dan kehidupan ekonomi.
h. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan
Adapun kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan antara lain :
a. Agar mahasiswa mampu menjadi warganegara yang memiliki pilihan pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM.
b. Agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai.
c. Agar mahasiswa memiliki kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama dan nilai universal.
d. Agar mahasiswa mampu berpikir kritis dan obyektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM dan demokrasi.
e. Agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik.
f. Agar mahasiswa mampu meletakkan nilai-nilai dasar secara bijak (berkeadaban)
(Sobirin Malian, 2003).
Catatan:
1)Perang Dingin berawal dari kemenangan posisi tawar Uni Sovyet dalam Yalta Agreement bulan Februari 1945, disusul blokade atas Berlin (Jack Plano, 1969:54) dan pengkomunisan sejumlah negara Asia, sehingga hubungan kedua blok menjadi tegang. Kekuatiran terhadap berlakunya “teori domino” menyebabkan AS mengetrapkan politik membendung komunis, yang terbagi dalam empat bagian, yaitu : 1). Pembangunan ekonomi lewat paket bantuan Marshall Plan dan lain-lain; 2). Regulasi keamanan untuk membendung aksi subversi, spionase dan infiltrasi komunis melalui promosi free world; 3). Aksi militer dalam bentuk pakta militer, seperti NATO (1949), SEATO (1954), Anzus Pact, CENTO (1959) dan juga intervensi militer AS di Kuba, Dominika, Korea, Vietnam, Kamboja dan lain-lain; dan 4). Perang ideologi. Di lain pihak Uni Sovyet juga mengimbanginya dengan cara yang sama, antara lain dengan membentuk Pakta Warsawa, Pakta Bagdad dan lain-lain. Akibatnya suhu politik dunia terus menerus memanas (Brzensinski, 1964:4-5).
A. PENGANTAR
1. Urgensi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah menempuh perjalanan panjang, dimulai dari masa sebelum dan selama penjajahan, dilanjutkan dengan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan hingga mengisi kemerdekaan. Masing-masing tahap tersebut melahirkan tantangan jaman yang berbeda sesuai dengan kondisi dan tuntutan jamannya. Tantangan jaman itu ditanggapi bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa, yang dilandasi dengan jiwa dan tekad kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam wadah Nusantara.
Di era revolusi fisik, semangat perjuangan bangsa yang tidak kenal menyerah, yang hakekatnya merupakan kekuatan mental spiritual bangsa telah melahirkan perilaku heroik dan patriotik, serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan dan kemauan yang luar biasa. Idealnya, dalam situasi dan kondisi apapun semangat juang itu hendaknya tetap dimiliki oleh setiap warganegara NKRI. Di samping sudah terbukti keandalannya, nilai-nilai tersebut terbukti masih relevan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian sebagai fenomena sosial, nilai-nilai itupun mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan nasional.
Seperti diketahui, seusai Perang Dunia II (1939-1945) dunia diwarnai oleh suasana Perang Dingin (Cold War) antara Blok Barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat (AS) dan Blok Timur yang dimotori oleh Uni Sovyet (US), dan itu berlangsung selama hampir setengah abad1).
Menjelang akhir abad 20 situasi politik dunia berubah secara drastis. Tahun 1989 Tembok Berlin, lambang terpisahnya blok Barat dan Timur runtuh, disusul bubarnya Uni Sovyet. Konstelasi politik duniapun berubah. Perang Dingin berakhir secara mendadak, di luar perhitungan pihak yang bertikai. Akibatnya, di satu sisi dunia dilanda kevakuman, baik dalam konsep, strategi maupun kepemimpinan politik, sementara di sisi lain muncul tuntutan masyarakat dunia akan adanya Tata Dunia Baru yang aman, sejahtera dan lebih berkemanusiaan.
Perubahan yang begitu mendadak itu membuat Washington terjebak pada situasi kehilangan pegangan dan pedoman dalam mengarahkan perubahan mondialnya. Untuk merubah dari strategi konfrontasi ke rekonsiliasi bukanlah hal yang mudah dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, sementara tuntutan dunia terhadap adanya Tata Dunia Baru terus mendesak.
Di tengah keterdesakan dan ketiadaan konsep tersebut AS selaku pemenang dan adikuasa tunggal nampaknya hanya mengambil jalan mudahnya. AS menganggap bahwa runtuhnya Tembok Berlin sebagai pertanda bahwa dunia tidak lagi bersekat, ditambah lagi adanya gejala meluasnya nilai-nilai bercirikan global. Bertolak dari fenomena tersebut maka AS mulai memperkenalkan apa yang sekarang dikenal sebagai “globalisasi”, yang sebenarnya bukan konsep baru yang diharapkan untuk mengisi kevakuman dunia.
Pada hakekatnya proses yang mengandung ciri penduniaan itu telah melanda dunia jauh sebelum Perang Dingin usai. Hanya saja, selama ini para pengamat tidak menaruh perhatian karena dianggap bukan sebagai gejala yang penting. Gejala awal terlihat dari mendunianya penyebaran jenis-jenis makanan tertentu, tingkah laku orang-orang perkotaan (metropolitan) dan meluasnya penerimaan terhadap mode pakaian dan tata rias. Semua itu mengarus dari masyarakat dunia industri maju ke bagian dunia yang lain, didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan sistim komunikasi telemedia (Soerjanto, 1994:26-29).
Cepatnya komunikasi lewat teknologi elektronika membuat penyebaran informasi berjalan singkat dan melampaui batas negara. Peristiwa di satu titik di muka bumi dalam waktu sekejap dapat diketahui oleh seluruh penjuru dunia. Orangpun mulai merasa bahwa dunia semakin “sempit”. Kemajuan IPTEK bidang informasi, komunikasi dan transportasi telah membuat dunia menjadi semakin transparan. Tidak ada lagi batas atau sekat antara bagian dunia yang satu dengan bagian yang lain, sehingga seolah-olah terbentuk kampung sedunia tanpa mengenal batas negara.
Namun demikian, hingga sedemikian jauh orang belum berbicara tentang globalisasi. Istilah “globalisasi” baru muncul setelah Perang Dingin usai. Ketika itu para politisi dan ilmuwan berlomba mengumandangkan istilah tersebut dengan interpretasi dan pemahaman sesuai tujuan masing-masing. Yang terjadi kemudian ialah paduan suara sejagad mendendangkan globalisasi.
Situasi jadi makin tambah semarak setelah AS sebagai pemenang dalam Perang Dingin dan secara psikologis merasa sebagai pihak yang berhak mengatur dunia, mulai gencar mengkampanyekan konsep globalisasi. Dengan dukungan negara-negara Barat, Washington mulai memaksakan “pembaharuan” melalui penerapan HAM, demokrasi dan sistim pasar bebas kepada negara-negara berkembang.
Ironisnya, di saat umat manusia yang telah muak dengan konfrontasi, penggunaan kekerasan dan segala bentuk pemaksaan serta permusuhan, menuntut dan mendambakan suatu tatanan Dunia Baru yang lebih menjamin kebebasan, kemanusiaan dan kesejahteraan, kenyataannya justeru dihadapkan pada situasi yang makin tidak menentu. AS yang selalu menepuk dada sebagai pelaku perdagangan bebas dan fair, kadang bersikap kontroversial. Ini terbukti dari adanya pembentukan trade block, seperti NAFTA bersama Kanada dan Meksiko, AFTA dan lain-lain, dan adanya berbagai ketentuan yang sifatnya proteksionistis. Selain itu AS yang selama Perang Dingin selalu mengumandangkan semboyan demokrasi dan kebebasan bagi bangsa-bangsa untuk nasib mereka sendiri, di sisi lain justeru sering memaksakan kehendak dan mengetrapkan standar ganda. Ini terlihat dari perlakuannya terhadap Eropa Barat, Israel, Jepang, negara-negara Dunia Ketiga dan negara-negara eks Komunis.
Pertanyaannya ialah apakah “pembaharuan” model AS itu benar-benar memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat dunia ? Masalahnya setiap bangsa memiliki latar belakang sejarah dan budayanya sendiri. Padahal pembaharuan tanpa konsep yang jelas yang didasarkan pada kondisi dan situasi kultural, sosial dan politik serta sejarah bangsa yang bersangkutan justeru akan membuka peluang munculnya disintegrasi nasional. Pergolakan berdarah yang berlarut-larut di sejumlah negara Afrika, disintegrasi yang melanda Uni Sovyet dan Yugoslavia menjadi contoh yang baik dalam kasus ini.
Permasalahan lain, perkembangan globalisasi juga ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional dan campur tangan negara-negara maju dalam percaturan politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer global. Pada gilirannya hal itu tentu akan menimbulkan berbagai konflik kepentingan, baik antara sesama negara maju, negara maju dengan negara berkembang, sesama negara berkembang maupun antar lembaga-lembaga internasional. Lebih buruk lagi, isu globalisasi, yakni HAM, demokrasi, liberalisasi dan lingkungan hidup, juga sering digunakan oleh negara-negara maju untuk menyudutkan dan mendiskreditkan bangsa dan negara lain, khususnya negara-negara berkembang.
Ancaman lebih besar ialah bahwa globalisasi juga menciptakan struktur baru, yaitu struktur global, yaitu itu mempengaruhi struktur kehidupan, pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat. Dengan kata lain globalisasi akan mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa. Walaupun sementara orang menganggap bahwa globalisasi adalah konsep “semu” sekedar pengisi kevakuman dunia pasca Perang Dingin (Cold War), akan tetapi kehadirannya menjadi sesuatu yang tak terelakkan.
Untuk Indonesia, saat ini negara dan bangsa dihadapkan pada tiga permasalahan pokok, yaitu pertama, tantangan dan pusaran arus globalisasi; kedua, masalah internal, seperti KKN, “destabilisasi”, separatisme, teror dan sebagainya, dan ketiga, bagaimana menjaga agar “roh” reformasi tetap berjalan pada relnya. Atas dasar itu maka perlu ada langkah-langkah strategis, yaitu : pertama, reformasi sistem yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik; kedua, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik, dan ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik yang lebih demokratis dan tertanamnya komitmen untuk lebih baik.
Apabila yang pertama dan kedua lebih didominasi oleh eksekutif dan legislatif, yang ketiga harus dilakukan oleh seluruh segmen masyarakat mulai dari rakyat awam hingga elit politik. Pemberdayaan ini mesti dilakukan secara massal, berkesinambungan dan dalam bingkai paradigma yang jelas. Adapun media yang dianggap kondusif untuk mencapai sasaran itu salah satunya ialah melalui pembelajaran civic education (pendidikan kewarganegaraan). Di tingkat perguruan tinggi, nilai strategis dari pembelajaran ini ialah meningkatnya kesadaran komprehensif mahasiswa terhadap masalah bangsa. Pada gilirannya hal itu akan berujung pada keterlibatan (partisipasi efektif) dan tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas kehidupan sosial dan politik secara keseluruhan.
2. Pendidikan Kewargaan : Belajar dari Banyak Negara
Setiap warganegara hakekatnya dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya. Untuk itu diperlukan bekal ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, moral dan budaya bangsa. Fungsinya adalah sebagai panduan dan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan nilai budaya bangsa menjadi pijakan utama, karena tujuan pembelajaran ialah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, juga sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan budaya bangsa.
Pendidikan Kewargaan (civic education) sesungguhnya bukanlah agenda baru di muka bumi. Hanya saja, proses globalisasi yang melanda dunia pada dekade akhir abad 20 telah mendorong munculnya pemikiran baru tentang pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara. Di Eropa, Dewan Eropa telah memprakarsai proyek demokratisasi untuk menopang pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Hal yang sama juga terjadi di Australia, Canada, Jepang dan negara Asia lainnya.
Di Amerika Serikat pendidikan kewarganegaraan diatur dalam kurikulum sosial selama satu tahun, yang pelaksanaannya diserahkan kepada negara-negara bagian. Materi yang diajarkan diarahkan pada : 1). Bagaimana menjadi warga yang produktif dan sadar akan haknya sebagai warga Amerika dan warga dunia; 2). Nilai-nilai dan prinsip demokrasi konstitusional; dan 3). Kemampuan mengambil keputusan selaku warga masyarakat demokratis dan multikultural di tengah dunia yang saling tergantung. Di Australia, pendidikan kewarganegaraan ditekankan pada discovering democracy, yaitu: 1). Prinsip, proses dan nilai demokrasi; 2). Proses pemerintahan; dan 3). Keahlian dan nilai partisipasi aktif di masyarakat.
Di Negara-negara Asia, Jepang misalnya, materi pendidikan kewarganegaraan ditekankan pada Japanese history, ethics dan philosophy. Di Filipina materi difokuskan pada : Philipino, family planning, taxation and landreform, Philiphine New Constitution dan study of humanity (Kaelan, 2003:2). Hongkong menekankan pada nilai-nilai Cina, keluarga, harmoni sosial, tanggung jawab moral, mesin politik Cina dan lain-lain. Taiwan menitikberatkan pada pengetahuan kewarganegaraan (disusun berdasarkan psikologi, ilmu sosial, ekonomi, sosiologi, hukum dan budaya); perilaku moral (kohesi sosial, identitas nasional dan demokrasi); dan menghargai budaya lain. Thailand, berusaha :
1). Menyiapkan pemuda menjadi warga bangsa dan warga dunia yang baik; 2). Menghormati orang lain dan ajaran Budha; dan 3). Menanamkan nilai-nilai demokrasi dengan raja sebagai kepala negara. Beberapa negara yang lain juga mengembangkan studi sejenis, yang dikenal dengan nama Civic Education.
Dari sini terlihat bahwa secara umum pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia lebih menekankan pada aspek moral (karakter individu), kepentingan komunal, identitas nasional dan perspektif internasional, sedangkan Amerika dan Australia lebih difokuskan pada pentingnya hak dan tanggungjawab individu, sistim dan proses demokrasi, HAM dan ekonomi pasar (Sobirin, 2003:11-12).
B. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
1. Pengantar Kewarganegaraan
UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan di Indonesia wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya dalam Keputusan Mendikbud No. 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Belajar Mahasiswa, ketiganya dimasukkan dalam kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.
Di tingkat Pendidikan Dasar hingga Menengah substansi pendidikan kewarganegaraan digabungkan dengan pendidikan Pancasila sehingga menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Untuk tingkat Perguruan Tinggi, di masa Orde Baru substansi pendidikan kewarganegaraan diberikan melalui mata kuliah Kewiraan yang lebih menekankan pada PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara).
Dengan keluarnya Keputusan Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum, sebutan MKU diganti dengan MKPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian) dan substansi mata kuliah Kewiraan direvisi dan selanjutnya namanya diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan makin disempurnakan dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
2. Materi Pokok
Seperti diketahui, materi pokok kuliah Kewiraan ialah Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan Strategi Nasional (Polstranas), Politik dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional (Polstrahankamnas) dan Sistim Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang lebih dititik beratkan pada PPBN. Setelah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, materi kajian beberapa kali mengalami perubahan. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 obyek pembahasan Pendidikan kewarganegaraan ialah :
a. Filsafat Pencasila
b. Identitas Nasional
c. Negara dan Konstitusi
d. Demokrasi Indonesia
e. HAM dan Rule of Law
f. Hak dan Kewajiban Warga Negara
g. Geopolitik Indonesia
h. Geostrategi Indonesia
3. Landasan Hukum
a. UUD 1945
- Pembukaan Alinea Kedua dan Keempat yang memuat cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan.
- Pasal 27 (1) tentang Kesamaan Kedudukan dalam Hukum
- Pasal 30 (1) tentang Bela Negara
- Pasal 31 (1) tentang Hak Mendapat Pengajaran
b. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
c..Undang-Undang No. 20/Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. No. 1 Tahun 1988)
d. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
e. Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi No. 267/DIKTI/KEP/2000 tentang
Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)
Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
f. Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
g. Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
4. Tujuan
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mencakup dua hal, yaitu:
a. Tujuan Umum
Untuk memberi bekal pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa
mengenai hubungan antara warganegara dengan negara dan PPBN, agar menjadi
warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
b. Tujuan Khusus
1). Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warganegara RI terdidik dan bertanggungjawab.
2). Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggungjawab berlandaskan Pancasila, konsepsi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
3). Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa, bangsa dan negara.
5. Kompetensi yang Diharapkan
Bagi bangsa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan sudah demikian mendesak untuk dilakukan, mengingat dalam masa transisi menuju demokrasi saat ini di masyarakat banyak ditemukan berbagai patologi sosial yang seringkali kontra produktif dengan upaya penegakan demokrasi itu sendiri. Beberapa patologi sosial itu antara lain:
a. Hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat.
b. Memudarnya kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas.
c. Kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat.
d. Memudarnya nilai-nilai kejujuran, kesopanan dan rasa tolong-menolong
e. Melemahnya nilai-nilai dalam keluarga.
f. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.
g. Kerusakan sistim dan kehidupan ekonomi.
h. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan
Adapun kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan antara lain :
a. Agar mahasiswa mampu menjadi warganegara yang memiliki pilihan pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM.
b. Agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai.
c. Agar mahasiswa memiliki kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama dan nilai universal.
d. Agar mahasiswa mampu berpikir kritis dan obyektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM dan demokrasi.
e. Agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik.
f. Agar mahasiswa mampu meletakkan nilai-nilai dasar secara bijak (berkeadaban)
(Sobirin Malian, 2003).
Catatan:
1)Perang Dingin berawal dari kemenangan posisi tawar Uni Sovyet dalam Yalta Agreement bulan Februari 1945, disusul blokade atas Berlin (Jack Plano, 1969:54) dan pengkomunisan sejumlah negara Asia, sehingga hubungan kedua blok menjadi tegang. Kekuatiran terhadap berlakunya “teori domino” menyebabkan AS mengetrapkan politik membendung komunis, yang terbagi dalam empat bagian, yaitu : 1). Pembangunan ekonomi lewat paket bantuan Marshall Plan dan lain-lain; 2). Regulasi keamanan untuk membendung aksi subversi, spionase dan infiltrasi komunis melalui promosi free world; 3). Aksi militer dalam bentuk pakta militer, seperti NATO (1949), SEATO (1954), Anzus Pact, CENTO (1959) dan juga intervensi militer AS di Kuba, Dominika, Korea, Vietnam, Kamboja dan lain-lain; dan 4). Perang ideologi. Di lain pihak Uni Sovyet juga mengimbanginya dengan cara yang sama, antara lain dengan membentuk Pakta Warsawa, Pakta Bagdad dan lain-lain. Akibatnya suhu politik dunia terus menerus memanas (Brzensinski, 1964:4-5).
2.Bela Negara Dalam Bahasa Budaya Salah Satu Wadah Wawasan Kebangsaan
Dalam kontek Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini telah terjadi berbagai peristiwa politik dan kebudayaan yang pengaruhnya cukup signifikan dalam wawasan kebangsaan. Konsep wawasan kebangsaan telah mengalami banyak perubahan, lebih dari itu berbagai perkembangan dalam bidang sains, demografi dan peradaban telah mengantarkan lahirnya masyarakat global yang ditandai oleh pluralisme budaya serta menguatkan hubungan interdepensi dalam berbagai aspek kehidupan.
Memasuki abad-21 kita akan mengalami kehidupan yang cukup perbedaannya dari masa sebelumnya. Karena kita akan menghadapi sekurang-kurangnya tiga tantangan utama (Sayidiman Suryohadiprojo dalam Simposium Futourologi) yakni :
1. Keharusan Indonesia untuk mampu mengikuti dinamika dan kemajuan bangsa lain di wilayah Asia Pasifik, pada hal bangsa-bangsa ini sedang dalam perkembangan yang amat dinamis.
2. Kemampuan untuk mengambil manfaat sebaik-baiknya dari potensi kekayaan alam yang terdapat di wilayah nasional bagi kepentingan rakyat Indonesia umumnya.
3. Pertambahan penduduk yang terus berjalan dengan cukup deras, salah satu akibat dari pertambahan penduduk itu adalah peningkatan angkatan kerja yang besar.
Ketiga tantangan tersebut ada hubungannya satu sama lain dan saling mempengaruhi. Ketidak mampuan Indonesia untuk mengikuti dinamika dan kemajuan bangsa lain akan berpengaruh amat besar kepada kondisi dalam negerinya dan hubungannya dengan bangsa lain yang lebih mampu dan dinamis akan mengambil manfaatnya. Akibatnya bahwa kita harus hidup dalam alam yang rusak bahkan akan mengalami sejarah penjajahan kembali, sekalipun dalam bentuk lain.
Ketidakmampuan untuk mengimbangi peningkatan angkatan kerja dengan penciptaan kesempatan kerja, kita dihadapkan pada pengangguran yang tidak kecil. Gejolak sosial ini akan mempengaruhi keadaan politik dan keamanan.
Kesadaran
Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak akan selalu positif. Bisa saja pada suatu masa kesadaran tersebut tidak seutuh dengan masa sebelumnya.
Bermacam-macam hal yang dapat berpengaruh terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Berbagai faktor dalam negeri seperti dinamika kehidupan warga negara, telah ikut memberi warna terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut. Demikian pula perkembangan dan dinamika kehidupan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia, tentu berpengaruh pula terhadap kesadaran itu. Salah satu faktor yang amat berpengaruh adalah perkembangan dan temuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Faktor tersebut membuat dunia semakin “telanjang” dalam arti semakin terbuka dan terlihat oleh semua bangsa-bangsa di dunia. Hal ini selanjutnya menimbulkan suasana saling mempengaruhi juga menyentuh kesadaran berbangsa dan bernegara.
Semangat hidup membangsa
Sebagai bangsa yang relatif muda yang harus berjuang dengan berbagai masalah kebutuhan primer ekonomi, sosial budaya dan politik yang mengancam eksistensi bangsa Indonesia.
Ideologi kebangsaan dan cita-cita untuk merdeka dari cengkeraman imperialis yang pernah menyatukan dan menggerakkan seluruh rakyat Indonesia sekarang memerlukan redefinisi dan reartikulasi karena secara politis kita telah merdeka. Namun wawasan kebangsaan (Nation hood) dan kemanusiaan tergeser oleh agenda kepentingan ideologi kelompok.
Semangat persatuan dan kesatuan yang dijiwai oleh Pancasila adalah nilai Normatif yang telah diperjuangkan melalui Nation and character building oleh pendiri bangsa. Proses itu harus kita lanjutkan dan kembangkan serta tidak boleh terhenti sejak kita memutuskan membangun negara kesatuan Republik Indonesia merdeka dengan tonggak-tonggak sejarah Boedi Utomo (1908), Sumpah Pemuda (1928), dan Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus 1945).
Bahwa dengan perubahan tata nilai dalam masyarakat akibat dari proses perubahan yang tidak pernah terhenti baik secara struktural sosial maupun kultural, maka nilai-nilai kebangsaan yang telah menjadi kesepakatan nasional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 17 Agustus 1945 kiranya masih sangat relevan dalam upaya mempertahankan keutuhan bangsa dari ancaman disitegrasi yang mengancam persatuan bangsa.
Bung Karno pernah mengajukan plaform pertama dan utama yaitu :
(1) Tekad untuk hidup bersama
(2) Membentuk satu bangsa berdasarkan kesamaan ciri oleh sebab bersamaan nasib
(3) Secara geopolitik tanah air Indonesia adalah suatu negara bangsa (nation state).
Untuk itu kiranya sangat perlu dan mendesak guna mencegah kerawanan ini, maka sangat perlu diteruskan pola pembinaan kesatuan bangsa melalui kesadaran bela negara. Alex Suseno, mengungkapkan bahwa komitmen hidup membangsa merupakan sinyalemen yang harus dijawab dengan adanya terobosan budaya. Suatu terobosan dengan paradigma sosial baru yang menggunakan bela negara dalam bahasa budaya. Agar generasi Panca 45 dapat tampil dengan suatu prakarsa yang unik tapi orisional, unik karena memberi jalan keluar, orisional karena berakar pada budaya sendiri.
Secara konstitusional Pasal 27 (3) dalam amandemen kedua menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan Pasal 32 (1) amandemen keempat menyebutkan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
Kedua Pasal di atas disinergikan sebagai interpretasi kritis, sehingga muncul statemen “Kebudayaan nasional Indonesia yang berintikan kesadaran hak bela negara” yang disingkat dengan Budaya Hak Bela Negara (BBNI).
Budaya bela negara
Masih ada persepsi bahwa bela negara adalah tugas TNI dan POLRI, sedangkan pengertian bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan demikian perlu upaya sosialisasi kepada masyarakat luas.
Bela negara merupakan kegiatan yang dilahirkan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. Mengutip Muhammad Azhar, bahwa bela negara seperti membela tanah air (bersifat geografis), mencintai tanah air (bersifat psikologis), stabilitas negara (bersifat security) dan loyalitas terhadap bangsa dan negara (bersifat dedikatif).
Pembudayaan bela negara dangan memberikan pengertian, pemahaman mengenai bela negara agar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bela Negara diperdayakan sebagai pemberian kekuatan dan daya kemampuan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan bela negara. Masyarakat yang mempunyai kemampuan bela negara adalah memiliki kemampuan kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban dalam berbagai kegiatan sebagai makhluk sosial dan sebagai warga negara. Pemberdayaan ini tentu saja diimbangi dengan keteladanan sikap moral dan rasa kebanggaan nasional.
Gandi misalnya, menjadi seorang besar oleh karena ia mempunyai kepercayaan yang kuat tentang arti hidup bangsanya, sehingga menciptakan pikiran, perbuatan dan cita-cita untuk perjuangan bagi bangsanya.
Agenda budaya bela negara sesungguhnya merupakan agenda seluruh bangsa. Penanaman semangat bela negara merupakan suatu proses perubahan perilaku sesuai dengan pranata sosial maka perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan. Dalam proses budaya bela negara hendaknya memperhatikan generasi muda sehingga proses pembudayaan tumbuh dengan baik, karena kaum muda merupakan pelaku budaya pada masa mendatang.
Peradaban
Telah kita sepakati bahwa budaya adalah hasil budidaya manusia yang dikaruniai Tuhan dengan kemampuan cipta rasa dan karsa. Berbicara tentang budaya (kebudayaan) tidak dapat lepas dari peradaban. Peradaban atau “Civilization” yang diartikan sebagai pertumbuhan manusia dalam penguasaan pengetahuan dan kecakapan yang mendorongnya untuk mencapai perilaku yang lebih luhur.
Budaya nasionalisme merupakan produk peradaban umat manusia. Kehidupan yang beradab adalah kehidupan yang hanya terdapat di dalam kehidupan manusia yang tidak terjadi dengan sendirinya. Peradaban harus didesain dengan kesadaran, kesengajaan, kebersamaan dan komitmen yang didasarkan atas nilai-nilai luhur.
Bahwa Indonesia sebenarnya memiliki semua syarat dan sifat untuk tidak bersatu. Namun demikian kesatuan dapat diwujudkan. Hal itu karena sebuah keberhasilan perjuangan. Selama lebih dari setengah abad sejak kemerdekaan, yang kita kenal hanya satu bangsa, satu idiologi. Sejak itulah manusia Indonesia dapat hidup lebih tinggi sebagai sebuah kesatuan bangsa, terlihat oleh peradaban yang dilandasi dengan nilai-nilai sepiritual, moral dan idiologis.
Wawasan kebangsaan
Bagaimanakah mengenai konsep wawasan kebangsaan serta langkah apa yang harus kita lakukan? Francis Fukuyama (pada Komaruddin Hidayat dalam Seminar Reorientasi Wawasan Kebangsaan di era demokrasi, 2001) menyebutkan bahwa kita perlu membangun dan memelihara apa yang disebut dengan “social capital” yang positif untuk pengembangan bangsa ini. Social Capital yang dimaksud adalah nilai-nilai tradisi dan cita-cita social yang telah tumbuh yang kita sepakati sangat positif nilainya untuk masa depan bangsa dan asset pengembangan peradaban sebuah bangsa.
Mengingat wawasan kebangsaan bermuatan nilai-nilai dan cara pandang terhadap dunia sekelilingnya, sesungguhnya kita telah memiliki “social capital” yang amat berharga yang terdapat pada budaya dan agama.
Guna mendukung pengembangan budaya dan agama tadi seyogyanya diberi format atau bingkai institusi yang mendukungnya dalam kontek kemoderenan. Sehingga khasanah ajaran etika dan agama dari berbagai daerah yang begitu mulia memperoleh wadah dan pengembangan dalam sebuah sistim politik yang demokratis dan accountable.
Dengan demikian, apa yang pernah dikemukakan oleh Alex Suseno bahwa budaya bela negara muaranya nanti pada kualitas manusia Indonesia yang patriotik religius dan religius patriotik.
Memasuki abad-21 kita akan mengalami kehidupan yang cukup perbedaannya dari masa sebelumnya. Karena kita akan menghadapi sekurang-kurangnya tiga tantangan utama (Sayidiman Suryohadiprojo dalam Simposium Futourologi) yakni :
1. Keharusan Indonesia untuk mampu mengikuti dinamika dan kemajuan bangsa lain di wilayah Asia Pasifik, pada hal bangsa-bangsa ini sedang dalam perkembangan yang amat dinamis.
2. Kemampuan untuk mengambil manfaat sebaik-baiknya dari potensi kekayaan alam yang terdapat di wilayah nasional bagi kepentingan rakyat Indonesia umumnya.
3. Pertambahan penduduk yang terus berjalan dengan cukup deras, salah satu akibat dari pertambahan penduduk itu adalah peningkatan angkatan kerja yang besar.
Ketiga tantangan tersebut ada hubungannya satu sama lain dan saling mempengaruhi. Ketidak mampuan Indonesia untuk mengikuti dinamika dan kemajuan bangsa lain akan berpengaruh amat besar kepada kondisi dalam negerinya dan hubungannya dengan bangsa lain yang lebih mampu dan dinamis akan mengambil manfaatnya. Akibatnya bahwa kita harus hidup dalam alam yang rusak bahkan akan mengalami sejarah penjajahan kembali, sekalipun dalam bentuk lain.
Ketidakmampuan untuk mengimbangi peningkatan angkatan kerja dengan penciptaan kesempatan kerja, kita dihadapkan pada pengangguran yang tidak kecil. Gejolak sosial ini akan mempengaruhi keadaan politik dan keamanan.
Kesadaran
Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak akan selalu positif. Bisa saja pada suatu masa kesadaran tersebut tidak seutuh dengan masa sebelumnya.
Bermacam-macam hal yang dapat berpengaruh terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Berbagai faktor dalam negeri seperti dinamika kehidupan warga negara, telah ikut memberi warna terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut. Demikian pula perkembangan dan dinamika kehidupan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia, tentu berpengaruh pula terhadap kesadaran itu. Salah satu faktor yang amat berpengaruh adalah perkembangan dan temuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Faktor tersebut membuat dunia semakin “telanjang” dalam arti semakin terbuka dan terlihat oleh semua bangsa-bangsa di dunia. Hal ini selanjutnya menimbulkan suasana saling mempengaruhi juga menyentuh kesadaran berbangsa dan bernegara.
Semangat hidup membangsa
Sebagai bangsa yang relatif muda yang harus berjuang dengan berbagai masalah kebutuhan primer ekonomi, sosial budaya dan politik yang mengancam eksistensi bangsa Indonesia.
Ideologi kebangsaan dan cita-cita untuk merdeka dari cengkeraman imperialis yang pernah menyatukan dan menggerakkan seluruh rakyat Indonesia sekarang memerlukan redefinisi dan reartikulasi karena secara politis kita telah merdeka. Namun wawasan kebangsaan (Nation hood) dan kemanusiaan tergeser oleh agenda kepentingan ideologi kelompok.
Semangat persatuan dan kesatuan yang dijiwai oleh Pancasila adalah nilai Normatif yang telah diperjuangkan melalui Nation and character building oleh pendiri bangsa. Proses itu harus kita lanjutkan dan kembangkan serta tidak boleh terhenti sejak kita memutuskan membangun negara kesatuan Republik Indonesia merdeka dengan tonggak-tonggak sejarah Boedi Utomo (1908), Sumpah Pemuda (1928), dan Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus 1945).
Bahwa dengan perubahan tata nilai dalam masyarakat akibat dari proses perubahan yang tidak pernah terhenti baik secara struktural sosial maupun kultural, maka nilai-nilai kebangsaan yang telah menjadi kesepakatan nasional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 17 Agustus 1945 kiranya masih sangat relevan dalam upaya mempertahankan keutuhan bangsa dari ancaman disitegrasi yang mengancam persatuan bangsa.
Bung Karno pernah mengajukan plaform pertama dan utama yaitu :
(1) Tekad untuk hidup bersama
(2) Membentuk satu bangsa berdasarkan kesamaan ciri oleh sebab bersamaan nasib
(3) Secara geopolitik tanah air Indonesia adalah suatu negara bangsa (nation state).
Untuk itu kiranya sangat perlu dan mendesak guna mencegah kerawanan ini, maka sangat perlu diteruskan pola pembinaan kesatuan bangsa melalui kesadaran bela negara. Alex Suseno, mengungkapkan bahwa komitmen hidup membangsa merupakan sinyalemen yang harus dijawab dengan adanya terobosan budaya. Suatu terobosan dengan paradigma sosial baru yang menggunakan bela negara dalam bahasa budaya. Agar generasi Panca 45 dapat tampil dengan suatu prakarsa yang unik tapi orisional, unik karena memberi jalan keluar, orisional karena berakar pada budaya sendiri.
Secara konstitusional Pasal 27 (3) dalam amandemen kedua menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan Pasal 32 (1) amandemen keempat menyebutkan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
Kedua Pasal di atas disinergikan sebagai interpretasi kritis, sehingga muncul statemen “Kebudayaan nasional Indonesia yang berintikan kesadaran hak bela negara” yang disingkat dengan Budaya Hak Bela Negara (BBNI).
Budaya bela negara
Masih ada persepsi bahwa bela negara adalah tugas TNI dan POLRI, sedangkan pengertian bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan demikian perlu upaya sosialisasi kepada masyarakat luas.
Bela negara merupakan kegiatan yang dilahirkan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. Mengutip Muhammad Azhar, bahwa bela negara seperti membela tanah air (bersifat geografis), mencintai tanah air (bersifat psikologis), stabilitas negara (bersifat security) dan loyalitas terhadap bangsa dan negara (bersifat dedikatif).
Pembudayaan bela negara dangan memberikan pengertian, pemahaman mengenai bela negara agar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bela Negara diperdayakan sebagai pemberian kekuatan dan daya kemampuan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan bela negara. Masyarakat yang mempunyai kemampuan bela negara adalah memiliki kemampuan kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban dalam berbagai kegiatan sebagai makhluk sosial dan sebagai warga negara. Pemberdayaan ini tentu saja diimbangi dengan keteladanan sikap moral dan rasa kebanggaan nasional.
Gandi misalnya, menjadi seorang besar oleh karena ia mempunyai kepercayaan yang kuat tentang arti hidup bangsanya, sehingga menciptakan pikiran, perbuatan dan cita-cita untuk perjuangan bagi bangsanya.
Agenda budaya bela negara sesungguhnya merupakan agenda seluruh bangsa. Penanaman semangat bela negara merupakan suatu proses perubahan perilaku sesuai dengan pranata sosial maka perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan. Dalam proses budaya bela negara hendaknya memperhatikan generasi muda sehingga proses pembudayaan tumbuh dengan baik, karena kaum muda merupakan pelaku budaya pada masa mendatang.
Peradaban
Telah kita sepakati bahwa budaya adalah hasil budidaya manusia yang dikaruniai Tuhan dengan kemampuan cipta rasa dan karsa. Berbicara tentang budaya (kebudayaan) tidak dapat lepas dari peradaban. Peradaban atau “Civilization” yang diartikan sebagai pertumbuhan manusia dalam penguasaan pengetahuan dan kecakapan yang mendorongnya untuk mencapai perilaku yang lebih luhur.
Budaya nasionalisme merupakan produk peradaban umat manusia. Kehidupan yang beradab adalah kehidupan yang hanya terdapat di dalam kehidupan manusia yang tidak terjadi dengan sendirinya. Peradaban harus didesain dengan kesadaran, kesengajaan, kebersamaan dan komitmen yang didasarkan atas nilai-nilai luhur.
Bahwa Indonesia sebenarnya memiliki semua syarat dan sifat untuk tidak bersatu. Namun demikian kesatuan dapat diwujudkan. Hal itu karena sebuah keberhasilan perjuangan. Selama lebih dari setengah abad sejak kemerdekaan, yang kita kenal hanya satu bangsa, satu idiologi. Sejak itulah manusia Indonesia dapat hidup lebih tinggi sebagai sebuah kesatuan bangsa, terlihat oleh peradaban yang dilandasi dengan nilai-nilai sepiritual, moral dan idiologis.
Wawasan kebangsaan
Bagaimanakah mengenai konsep wawasan kebangsaan serta langkah apa yang harus kita lakukan? Francis Fukuyama (pada Komaruddin Hidayat dalam Seminar Reorientasi Wawasan Kebangsaan di era demokrasi, 2001) menyebutkan bahwa kita perlu membangun dan memelihara apa yang disebut dengan “social capital” yang positif untuk pengembangan bangsa ini. Social Capital yang dimaksud adalah nilai-nilai tradisi dan cita-cita social yang telah tumbuh yang kita sepakati sangat positif nilainya untuk masa depan bangsa dan asset pengembangan peradaban sebuah bangsa.
Mengingat wawasan kebangsaan bermuatan nilai-nilai dan cara pandang terhadap dunia sekelilingnya, sesungguhnya kita telah memiliki “social capital” yang amat berharga yang terdapat pada budaya dan agama.
Guna mendukung pengembangan budaya dan agama tadi seyogyanya diberi format atau bingkai institusi yang mendukungnya dalam kontek kemoderenan. Sehingga khasanah ajaran etika dan agama dari berbagai daerah yang begitu mulia memperoleh wadah dan pengembangan dalam sebuah sistim politik yang demokratis dan accountable.
Dengan demikian, apa yang pernah dikemukakan oleh Alex Suseno bahwa budaya bela negara muaranya nanti pada kualitas manusia Indonesia yang patriotik religius dan religius patriotik.
1.Tujuan Pendidikan Nasional
Pada artikel lain telah disebutkan beberapa tujuan pendidikan yang pernah muncul dalam Sejarah. Plato sangat menekankan pendidikan untuk mewujudkan negara idealnya. Ia mengatakan bahwa tugas pendidikan adalah membebaskan dan memperbaharui; lepas dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Aristoteles mempunyai tujuan pendidikan yang mirip dengan Plato, tetapi ia mengaitkannya dengan tujuan negara. Ia mengatakan bahwa tujuan pendidikan haruslah sama dengan tujuan akhir dari pembentukan negara yang harus sama pula dengan sasaran utama pembuatan dan penyusunan hukum serta harus pula sama dengan tujuan utama konstitusi, yaitu kehidupan yang baik dan yang berbahagia (eudaimonia). Tujuan universitas di Eropah adalah mencari kebenaran. Pada era Restorasi Meiji di Jepang, tujuan pendidikan dibuat sinkron dengan tujuan negara; pendidikan dirancang adalah untuk kepentingan negara.
Bagaimana tujuan pendidikan nasional dengan di republik ini? UUD 1945 (versi Amendemen), Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."
Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."
Bila dibandingkan dengan undang-undang pendidikan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 2/1989, ada kemiripan kecuali berbeda dalam pengungkapan. Pada pasal 4 ditulis, "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi-pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung-jawab kemasyarakatan dan kebangsaan." Pada Pasal 15, Undang-undang yang sama, tertulis, "Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi."
Bila dipelajari, di atas kertas tujuan pendidikan nasional masih sesuai dengan substansi Pancasila, yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun, apakah tujuan pendidikan ini dijabarkan secara konsisten di dalam kurikulum pendidikan dan juga dalam sistem pembelajaran? Jawabannya masih diragukan.
Bagaimana tujuan pendidikan nasional dengan di republik ini? UUD 1945 (versi Amendemen), Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."
Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."
Bila dibandingkan dengan undang-undang pendidikan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 2/1989, ada kemiripan kecuali berbeda dalam pengungkapan. Pada pasal 4 ditulis, "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi-pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung-jawab kemasyarakatan dan kebangsaan." Pada Pasal 15, Undang-undang yang sama, tertulis, "Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi."
Bila dipelajari, di atas kertas tujuan pendidikan nasional masih sesuai dengan substansi Pancasila, yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun, apakah tujuan pendidikan ini dijabarkan secara konsisten di dalam kurikulum pendidikan dan juga dalam sistem pembelajaran? Jawabannya masih diragukan.
1.hak dah kewajiban warga negara tertuang dalam pasal 30 UUD-1945
A.Tulis makalah yang menjelasakan makna apa yang terkandung didalamnya pasal 30 UUD-1945 bagi satiah warga negara
jawah:
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Setiap individu yang bernyawa, khususnya manusia baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan bermasyarakat pasti memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Tanpa adanya kedua hal tersebut kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Namun terkadang antara hak dan kewajiban tak ayal sering menjadi pemicu adanya pertengkaran, untuk itu dibuatlah wadah yang ditunjukkan untuk meminimalisirkan pertengkaran yang ada yang kini sering di sebut sebagai hukum. Adanya hukum tidak ada begitu saja didalamnya juga banyak terdapat pengikat-pengikat yang lebih memusatkan subyeknya terhadap berbagai aspek kehidupan.
Adanya hukum tidak terlepas dengan keberadaan pancasila khususnya di Negara Indonesia, di dalamnya terdapat banyak peraturan-peraturan yang ditunjukkan untuk memberikan pedoman bagi kehidupan manusia, peraturan-peraturan tersebut biasa dituangkan ke dalam Undang-undang, Pasal-pasal dan lain sebagainya.
Hal yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban serta disintergrasi atau perpecahan diatur pleh hukum dalam pasal 30 dan 26 UUD 1945, dan untuk lebih dapat mengupas makna apa yang terkandung di dalam pasal tersebut serta sedikit penjabarannya makalah ini saya sampaikan agar mereka yang membacanya dapat sedikit menambah pengetahuannya.
I.2 TUJUAN
Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk sedikit memberikan penjabaran mengenai pasal 30 dan 26 UUD 1945 serta isu-isu perpecahan antara penduduk pribumi dengan penduduk non pribumi dari sudut pandang penulis dan beberapa nara sumber.
BAB II
PEMBAHASAN
II.1 ISI
1.HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PASAL 30 UUD 1945
Hak dan kewajiban, kedua kata tersebut sudah sangat sering di dengar oleh seluruh manusia, di setiap gerak-gerik kehidupan hak dan kewajiban selalu dituntut untuk dipenuhi, di dalam hukum hak dan kewajiban diatur dalam pasal 30 UUD 1945. Namun sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban berdasarkan pasal tersebut saya akan menjabarkan pengertian hak dan kewajiban secara umum.
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
Contoh : hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya.
Kewajiban : Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Contoh : melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik baiknya dan sebagainya.
Ke dua hal tersebut sangat berkaitan erat seseorang yang melakukan kewajibannya dengan baik pasti menuntut hak yang baik pula, begitu pula sebaliknya kedua hal tersebut sama hal nya seperti sisi mata uang logam yang selalu terkait dan tak terpisahkan.
Sedang pengertian hak dan kewajiban di dalam pasal 30 UUD 1945 disebutkan bahwa tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Usaha untuk mempertahankan keamanan Negara tersebut dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat yang dilakukan oleh TNI (Tenaga Nasional Indonesia) dan pihak Kepolisian yang berperan sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung,
jadi di dalam pasal ini untuk mempertahankan keamanan Negara tidaklah hanya di bebankan kepada para aparat penegak hukum tetapi masyarakatpun harus ikut terlibat di dalamnya, karena tanpa ada nya timbal balik untuk saling menjaga Negara Indonesia ini tidaklah akan aman begitu saja.
Di dalam setiap pasal terdapat beberapa penjabaran yang sering dituangkan ke dalam ayat-ayat pasal, untuk pasal 30 UUD 1945 ini terdapat 5 ayat penjabaran diantaranya :
Ayat (1) menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Seperti yang telah saya jabarkan sebelumnya bahwa seluruh masyarakat baik dari kalangan penegak hukum maupun rakyat biasa tanpa terkecuali mereka memiliki hak serta kewajiban untuk membela dan mempertahankan keamanan Negara, meskipun cara yang mereka pakai berbeda-beda, seperti halnya pada kasus Malaysia dengan Indonesia yang sering terjadi akhir-akhir ini, pembajakan kebudayaan serta masalah persengketaan tanah dan masih banyak lagi, dengan munculnya masalah-masalah tersebut disinilah hak dan kewajiban masing-masing individu dituntut. Untuk aparat penegak hukum dengan adanya hal tesebut mungkin mereka menunjukkan kewajibannya dengan lebih memperketat keamanan dan mengesahkan apa yang menjadi milik bangsanya agar tidak dibajak lagi, namun berbeda dengan rakyat biasa yangmungkin hanya bisa menggunakan hak dan kewajibannya mempertahankan keamanan Negara nya dengan cara berdemo kepada pemerintah.
Ayat (2) menyebutkan usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Untuk menyebutkan usaha-usaha yang dilakukan masyarakat untuk pertahanan dan keamanan rakyat sangatlah banyak namun jika diberi contoh seperti halnya masalah Malaysia dengan Indonesia dimana rakyat Malaysia memasuki kawasan laut territorial Indonesia tanpa izin, untuk mempertahankan kawasan laut tersebut rakyat Indonesia harus mengorbankan beberapa aparat penegak hukum kawasan laut tersebut untuk di evakuasi ke Malaysia hanya demi mempertahankan apa yang menjadi hak bangsa Indonesia.
Ayat (3) menyebutkan tugas TNI sebagai “mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Diantara tugas-tugas TNI secara umum adalah :
v mengatasi pemberontakan bersenjata
v mengatasi aksi terorisme
v mengamankan wilayah perbatasan
v mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
v melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
v mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
v memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
v membantu tugas pemerintahan di daerah
Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai “melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”.
Ayat (5) menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan.
Dari pembacaan Pasal 30 secara utuh dapat disimpulkan, meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”. Pengaturan tentang sinkronisasi tugas pertahanan negara (hanneg) dan keamanan negara (kamneg) itulah yang seyogianya ditata ulang melalui undang-undang yang membangun adanya “ke-sistem-an” yang baik dan benar.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.” dan ” Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.” Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :
1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI.
Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti :
1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)
2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
3. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn
4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka.
Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.
Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara
1. Terorisme Internasional dan Nasional.
2. Aksi kekerasan yang berbau SARA.
3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa.
4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru.
5. Kejahatan dan gangguan lintas negara.
6. Pengrusakan lingkungan.
Namun pasal yang menyinggung masalah hak dan kewajiban tidaklah hanya pasal 30 saja tetapi juga terdapat pasal 27 berikut bunyi dari masing-masing pasal tersebut :
Pasal 27
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.
Pasal 30
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara
Penjelasan :
Pasal 27 mengupas tentang hak pribadi warga negara, termasuk di dalamnya menjaga nama baik negara kita di luar di kancah internasional, misalnya masalah beberapa klaim dari Malaysia kita punya hak untuk ikut membela., tapi
Pasal 30 membahas tentang pertahanan negara, artinya berhubungan dengan invasi dari negara lain.
Itulah sedikit hal mengenai hak dan kewajiban menurut pasal 30 UUD 1945 yang dapat saya jabarkan bagi setiap warga Negara atau individu.
2.ISU PERPECAHAN MENGENAI PENDUDUK PRIBUMI DENGAN NON PRIBUMI
Perpecahan, mungkin setiap individu pernah merasakan atau mengalami perpecahan. Perpecahan itu sendiri memiliki makna yang kompleks, biasanya perpecahan itu berhubungan dengan adanya keretakan, kerenggangan, ataupun tidak adanya kesatuan di dalam diri manusia maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam tulisan saya kali ini saya akan membahas mengenai perpecahan antara penduduk pribumi dan non pribumi. Namun sebelum saya menjabarkan lebih lanjut mengenai isu yang berkembang mengenai perpecahan antara penduduk pribumi dengan penduduk non pribumi, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari pribumi dan non pribumi itu sendiri berdasrkan pasal 26 UUD 1945 :
Penjelasan Pribumi dan Non-Pribumi” berdasarkan UUD 1945 adalah :
A. Pasal 26 Ayat 1 : Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.
B. Pasal 26 : (1) Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan Undang – Undang sebagai Warga Negara.
Maka kesimpulannya dari ke dua penjabaran diatas adalah : Di Indonesia tidak ada istilah Pribumi dan Non Pribumi yang berlaku dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah Pribumi dan Non Pribumi adalah istilah politis yang dipergunakan Pemerintah Kolonial Belanda dan Pemerintah Orde baru dengan maksud untuk memecah belah golongan penduduk di negara Indonesia dan melanggengkan kekuasaanya Kalau istilah Pribumi dan Non Pribumi dipergunakan terus menerus maka akan menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia.
Itulah sedikit penjabaran saya mengenai makna pribumi dengan non pribumi berdasarkan pasal 26 UUD 1945, menururt pendapat saya mengenai isu tentang perpecahan antara penduduk pribumi dengan penduduk non pribumi tidaklah perlu dikemukakan, karna dengan ada nya pengelompokkan tersebut menyebabkan disintegrasi masyarakat semakin bertambah besar dan itu akan berdampak buruk bagi masyarakt, bangsa dan Negara tentunya.
Karena telah dikemukakan juga sebelumnya bahwa istilah tersebut mulai berkembang di zaman orde baru yang memang bertujuan untuk memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.
Untuk di zaman yang sekarang ini, zaman globalisasi sangat tidak diperlukan mengangkat isu-isu atau hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah perpecahan. Seperti yang telah kita ketahui juga bahwa Indonesia merupakan Negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi nilai toleransi baik dalam hal berbangsa, bernegara, maupun dalam hal agama. Di Indonesia masyarakatnyapun beragam mulai dari Tionghoa, Cina, Melayu dan sebagainya semua hidup saling berdampingan dengan damai, mereka semua sudah dapat dikatakan sebagai pribuminya bangsa Indonesia karna telah mendiamin dan bermukim di Indonesia, itu juga merupakan contoh konkrit yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu Negara Indonesia terkenal di mancanega sebagai Negara berpenduduk ramah yang memiliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki makna berbeda namun tetap satu jua.
Dengan adanya keberagaman tersebut muncullah istilah-istilah yang disebut dengan WNI dan penduduk, apakah pengertian keduanya?? Di dalam tulisan ini saya juga akan menjabarkan sedikit menganai apa yang dimaksud dengan WNI dan penduduk itu sendiri.
WNI atau yang sering disebut sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai pengertian :
Orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.
Sedangkan menurut Pasal 4 UU no.12 tahun 2006 yang dimaksud WNI adalah :
1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
2. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
4. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
5. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
6. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia
Itulah beberapa pengertian mengenai WNI ( Warga Negara Indonesia), sedang untuk pengertian penduduk adalah :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
Itulah sedikit pendapat yang dapat saya jabarkan mengenai isu tentang adanya perpecahan antara penduduk pribumi dengan penduduk non pribumi, dan beberapa penjelasan mengenai pengertian penduduk dengan WNI ( Warga Negara Indonesia).
BAB III
PENUTUP
III.1 KESIMPULAN
Makna hak dan kewajiban yang terkandung didalam pasal 30 UUD 1945 adalah setiap warga Indonesia baik yang memiliki jabatan apapun wajib ikut serta dalam membela pertahanan dan keamanan Negara nya, membela Negara tidaklah hanya dapat dilakukan oleh mereka yang bertugas mengatur Negara seperti TNI dan Polri namun rakyat biasa pun juga dapat mempertahankan keamanan Negara nya dengan hal-hal kecil yang dimulai dari kehidupan diri sendiri, kehidupan bertetangga maupun kehidupan berbangsa.
Masalah Isu perpecahan antara penduduk pribumi dan non pribumi tidaklah perlu dikemukakan karna itu hanya akan menambah deretan panjang disintergrasi antar sesama, tanpa adanya penggolongan tersebut masyarak Indonesia mampu untuk hidup berdampingan secara damai meskipun didalam perbedaan.
Pengertian Warga Negara Indonesia adalah setiap orang yang telah diakui oleh Undang-undang sebagai warga negaranya, meskipun seorang anak dilahirkan dari kedua orang tua yang memiliki perbedaan kebudayaan tetaplah diakui sebagai warga Negara Indonesia apabila Undang-undang telah mengakuinya dengan cara memiliki KTP untuk di dalam negri dan Paspor untuk identitas di luar negeri, sedang untuk pengertian penduduk itu sendiri adalah mereka yang telah menetap di Indonesia dalam jangka waktu 6 bulan, mereka itu sudahdapat dikatakan sebagai penduduk Indonesia namun belum dapat dikatakan sebagai warga Negara Indonesia.
jawah:
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Setiap individu yang bernyawa, khususnya manusia baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan bermasyarakat pasti memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Tanpa adanya kedua hal tersebut kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Namun terkadang antara hak dan kewajiban tak ayal sering menjadi pemicu adanya pertengkaran, untuk itu dibuatlah wadah yang ditunjukkan untuk meminimalisirkan pertengkaran yang ada yang kini sering di sebut sebagai hukum. Adanya hukum tidak ada begitu saja didalamnya juga banyak terdapat pengikat-pengikat yang lebih memusatkan subyeknya terhadap berbagai aspek kehidupan.
Adanya hukum tidak terlepas dengan keberadaan pancasila khususnya di Negara Indonesia, di dalamnya terdapat banyak peraturan-peraturan yang ditunjukkan untuk memberikan pedoman bagi kehidupan manusia, peraturan-peraturan tersebut biasa dituangkan ke dalam Undang-undang, Pasal-pasal dan lain sebagainya.
Hal yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban serta disintergrasi atau perpecahan diatur pleh hukum dalam pasal 30 dan 26 UUD 1945, dan untuk lebih dapat mengupas makna apa yang terkandung di dalam pasal tersebut serta sedikit penjabarannya makalah ini saya sampaikan agar mereka yang membacanya dapat sedikit menambah pengetahuannya.
I.2 TUJUAN
Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk sedikit memberikan penjabaran mengenai pasal 30 dan 26 UUD 1945 serta isu-isu perpecahan antara penduduk pribumi dengan penduduk non pribumi dari sudut pandang penulis dan beberapa nara sumber.
BAB II
PEMBAHASAN
II.1 ISI
1.HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PASAL 30 UUD 1945
Hak dan kewajiban, kedua kata tersebut sudah sangat sering di dengar oleh seluruh manusia, di setiap gerak-gerik kehidupan hak dan kewajiban selalu dituntut untuk dipenuhi, di dalam hukum hak dan kewajiban diatur dalam pasal 30 UUD 1945. Namun sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban berdasarkan pasal tersebut saya akan menjabarkan pengertian hak dan kewajiban secara umum.
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
Contoh : hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya.
Kewajiban : Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Contoh : melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik baiknya dan sebagainya.
Ke dua hal tersebut sangat berkaitan erat seseorang yang melakukan kewajibannya dengan baik pasti menuntut hak yang baik pula, begitu pula sebaliknya kedua hal tersebut sama hal nya seperti sisi mata uang logam yang selalu terkait dan tak terpisahkan.
Sedang pengertian hak dan kewajiban di dalam pasal 30 UUD 1945 disebutkan bahwa tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Usaha untuk mempertahankan keamanan Negara tersebut dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat yang dilakukan oleh TNI (Tenaga Nasional Indonesia) dan pihak Kepolisian yang berperan sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung,
jadi di dalam pasal ini untuk mempertahankan keamanan Negara tidaklah hanya di bebankan kepada para aparat penegak hukum tetapi masyarakatpun harus ikut terlibat di dalamnya, karena tanpa ada nya timbal balik untuk saling menjaga Negara Indonesia ini tidaklah akan aman begitu saja.
Di dalam setiap pasal terdapat beberapa penjabaran yang sering dituangkan ke dalam ayat-ayat pasal, untuk pasal 30 UUD 1945 ini terdapat 5 ayat penjabaran diantaranya :
Ayat (1) menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Seperti yang telah saya jabarkan sebelumnya bahwa seluruh masyarakat baik dari kalangan penegak hukum maupun rakyat biasa tanpa terkecuali mereka memiliki hak serta kewajiban untuk membela dan mempertahankan keamanan Negara, meskipun cara yang mereka pakai berbeda-beda, seperti halnya pada kasus Malaysia dengan Indonesia yang sering terjadi akhir-akhir ini, pembajakan kebudayaan serta masalah persengketaan tanah dan masih banyak lagi, dengan munculnya masalah-masalah tersebut disinilah hak dan kewajiban masing-masing individu dituntut. Untuk aparat penegak hukum dengan adanya hal tesebut mungkin mereka menunjukkan kewajibannya dengan lebih memperketat keamanan dan mengesahkan apa yang menjadi milik bangsanya agar tidak dibajak lagi, namun berbeda dengan rakyat biasa yangmungkin hanya bisa menggunakan hak dan kewajibannya mempertahankan keamanan Negara nya dengan cara berdemo kepada pemerintah.
Ayat (2) menyebutkan usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Untuk menyebutkan usaha-usaha yang dilakukan masyarakat untuk pertahanan dan keamanan rakyat sangatlah banyak namun jika diberi contoh seperti halnya masalah Malaysia dengan Indonesia dimana rakyat Malaysia memasuki kawasan laut territorial Indonesia tanpa izin, untuk mempertahankan kawasan laut tersebut rakyat Indonesia harus mengorbankan beberapa aparat penegak hukum kawasan laut tersebut untuk di evakuasi ke Malaysia hanya demi mempertahankan apa yang menjadi hak bangsa Indonesia.
Ayat (3) menyebutkan tugas TNI sebagai “mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”. TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Diantara tugas-tugas TNI secara umum adalah :
v mengatasi pemberontakan bersenjata
v mengatasi aksi terorisme
v mengamankan wilayah perbatasan
v mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
v melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
v mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
v memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
v membantu tugas pemerintahan di daerah
Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai “melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”.
Ayat (5) menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan.
Dari pembacaan Pasal 30 secara utuh dapat disimpulkan, meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu “sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta”. Pengaturan tentang sinkronisasi tugas pertahanan negara (hanneg) dan keamanan negara (kamneg) itulah yang seyogianya ditata ulang melalui undang-undang yang membangun adanya “ke-sistem-an” yang baik dan benar.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.” dan ” Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.” Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :
1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI.
Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti :
1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)
2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
3. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn
4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka.
Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.
Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara
1. Terorisme Internasional dan Nasional.
2. Aksi kekerasan yang berbau SARA.
3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa.
4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru.
5. Kejahatan dan gangguan lintas negara.
6. Pengrusakan lingkungan.
Namun pasal yang menyinggung masalah hak dan kewajiban tidaklah hanya pasal 30 saja tetapi juga terdapat pasal 27 berikut bunyi dari masing-masing pasal tersebut :
Pasal 27
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.
Pasal 30
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara
Penjelasan :
Pasal 27 mengupas tentang hak pribadi warga negara, termasuk di dalamnya menjaga nama baik negara kita di luar di kancah internasional, misalnya masalah beberapa klaim dari Malaysia kita punya hak untuk ikut membela., tapi
Pasal 30 membahas tentang pertahanan negara, artinya berhubungan dengan invasi dari negara lain.
Itulah sedikit hal mengenai hak dan kewajiban menurut pasal 30 UUD 1945 yang dapat saya jabarkan bagi setiap warga Negara atau individu.
2.ISU PERPECAHAN MENGENAI PENDUDUK PRIBUMI DENGAN NON PRIBUMI
Perpecahan, mungkin setiap individu pernah merasakan atau mengalami perpecahan. Perpecahan itu sendiri memiliki makna yang kompleks, biasanya perpecahan itu berhubungan dengan adanya keretakan, kerenggangan, ataupun tidak adanya kesatuan di dalam diri manusia maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam tulisan saya kali ini saya akan membahas mengenai perpecahan antara penduduk pribumi dan non pribumi. Namun sebelum saya menjabarkan lebih lanjut mengenai isu yang berkembang mengenai perpecahan antara penduduk pribumi dengan penduduk non pribumi, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari pribumi dan non pribumi itu sendiri berdasrkan pasal 26 UUD 1945 :
Penjelasan Pribumi dan Non-Pribumi” berdasarkan UUD 1945 adalah :
A. Pasal 26 Ayat 1 : Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.
B. Pasal 26 : (1) Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan Undang – Undang sebagai Warga Negara.
Maka kesimpulannya dari ke dua penjabaran diatas adalah : Di Indonesia tidak ada istilah Pribumi dan Non Pribumi yang berlaku dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah Pribumi dan Non Pribumi adalah istilah politis yang dipergunakan Pemerintah Kolonial Belanda dan Pemerintah Orde baru dengan maksud untuk memecah belah golongan penduduk di negara Indonesia dan melanggengkan kekuasaanya Kalau istilah Pribumi dan Non Pribumi dipergunakan terus menerus maka akan menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia.
Itulah sedikit penjabaran saya mengenai makna pribumi dengan non pribumi berdasarkan pasal 26 UUD 1945, menururt pendapat saya mengenai isu tentang perpecahan antara penduduk pribumi dengan penduduk non pribumi tidaklah perlu dikemukakan, karna dengan ada nya pengelompokkan tersebut menyebabkan disintegrasi masyarakat semakin bertambah besar dan itu akan berdampak buruk bagi masyarakt, bangsa dan Negara tentunya.
Karena telah dikemukakan juga sebelumnya bahwa istilah tersebut mulai berkembang di zaman orde baru yang memang bertujuan untuk memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.
Untuk di zaman yang sekarang ini, zaman globalisasi sangat tidak diperlukan mengangkat isu-isu atau hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah perpecahan. Seperti yang telah kita ketahui juga bahwa Indonesia merupakan Negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi nilai toleransi baik dalam hal berbangsa, bernegara, maupun dalam hal agama. Di Indonesia masyarakatnyapun beragam mulai dari Tionghoa, Cina, Melayu dan sebagainya semua hidup saling berdampingan dengan damai, mereka semua sudah dapat dikatakan sebagai pribuminya bangsa Indonesia karna telah mendiamin dan bermukim di Indonesia, itu juga merupakan contoh konkrit yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu Negara Indonesia terkenal di mancanega sebagai Negara berpenduduk ramah yang memiliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki makna berbeda namun tetap satu jua.
Dengan adanya keberagaman tersebut muncullah istilah-istilah yang disebut dengan WNI dan penduduk, apakah pengertian keduanya?? Di dalam tulisan ini saya juga akan menjabarkan sedikit menganai apa yang dimaksud dengan WNI dan penduduk itu sendiri.
WNI atau yang sering disebut sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai pengertian :
Orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.
Sedangkan menurut Pasal 4 UU no.12 tahun 2006 yang dimaksud WNI adalah :
1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
2. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
4. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
5. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
6. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia
Itulah beberapa pengertian mengenai WNI ( Warga Negara Indonesia), sedang untuk pengertian penduduk adalah :
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
Itulah sedikit pendapat yang dapat saya jabarkan mengenai isu tentang adanya perpecahan antara penduduk pribumi dengan penduduk non pribumi, dan beberapa penjelasan mengenai pengertian penduduk dengan WNI ( Warga Negara Indonesia).
BAB III
PENUTUP
III.1 KESIMPULAN
Makna hak dan kewajiban yang terkandung didalam pasal 30 UUD 1945 adalah setiap warga Indonesia baik yang memiliki jabatan apapun wajib ikut serta dalam membela pertahanan dan keamanan Negara nya, membela Negara tidaklah hanya dapat dilakukan oleh mereka yang bertugas mengatur Negara seperti TNI dan Polri namun rakyat biasa pun juga dapat mempertahankan keamanan Negara nya dengan hal-hal kecil yang dimulai dari kehidupan diri sendiri, kehidupan bertetangga maupun kehidupan berbangsa.
Masalah Isu perpecahan antara penduduk pribumi dan non pribumi tidaklah perlu dikemukakan karna itu hanya akan menambah deretan panjang disintergrasi antar sesama, tanpa adanya penggolongan tersebut masyarak Indonesia mampu untuk hidup berdampingan secara damai meskipun didalam perbedaan.
Pengertian Warga Negara Indonesia adalah setiap orang yang telah diakui oleh Undang-undang sebagai warga negaranya, meskipun seorang anak dilahirkan dari kedua orang tua yang memiliki perbedaan kebudayaan tetaplah diakui sebagai warga Negara Indonesia apabila Undang-undang telah mengakuinya dengan cara memiliki KTP untuk di dalam negri dan Paspor untuk identitas di luar negeri, sedang untuk pengertian penduduk itu sendiri adalah mereka yang telah menetap di Indonesia dalam jangka waktu 6 bulan, mereka itu sudahdapat dikatakan sebagai penduduk Indonesia namun belum dapat dikatakan sebagai warga Negara Indonesia.
Senin, 21 Maret 2011
Download Tutorial Pemrograman Java (Bahasa Indonesia)
aKhirnya dapeT juga tutorIaL yang satu ni..
setelah nGubek2 Om GogeL sama miNta2 ma searChing yang berJuta2…
TelAh di temUKan tuToriaL yang aQ perluKan…
berhUBuNg aQ juga Lagi Butuh Buat bLajaR..
sO ga DA salaHNya buat shARing iLmu….
NI aQ kaSih di Linknya…
di siNi ada 2 kaTegorI…
Pemula MA lanJUt..
Nah tiNGGaL piliH aja yaCH…
PEMULA (BEGINNER) :
COVER-Pengenalan Pemrograman 1-versi 1.2 => link
JENI-Bab01-Pengenalan Pemrograman Komputer => link
JENI-Bab02-Pengenalan Bahasa Java => link
JENI-Bab03-Mengenali Lingkup Pemrograman Anda => link
JENI-Bab04-Dasar-Dasar Pemrograman => link
JENI-Bab05-Mendapatkan Input dari Keyboard => link
JENI-Bab06-Struktur Kontrol => link
JENI-Bab07-Java Array => link
JENI-Bab08-Argumen dari Command-Linei => link
JENI-Bab09-Bekerja Dengan Java Class Library => link
JENI-Bab10-Membuat class sendiri => link
JENI-Bab11-Pewarisan, Polimorfisme, dan interface => link
JENI-Bab12-Dasar Exception Handling => link
LANJUTAN (ADVANCE) :
COVER-Pengenalan Pemrograman 2-versi 1.1 => link
JENI-Bab01-Review Konsep Dasar dalam Java => link
JENI-Bab02-Exception dan Assertion => link
JENI-Bab03-Teknik Pemrograman Lanjut => link
JENI-Bab04-Tour dari Package java.lang => link
JENI-Bab05-Aplikasi berbasis teks => link
JENI-Bab06-Algoritma Sorting => link
JENI-Bab07-Abstract Windowing Toolkit dan Swing => link
JENI-Bab08-GUI Event Handling => link
JENI-Bab09-Threads => link
JENI-Bab10-Jaringan => link
JENI-Bab11-Applet => link
JENI-Bab12-Stream IO Lanjut => link
JENI-Bab13-Pengenalan Generics => link
setelah nGubek2 Om GogeL sama miNta2 ma searChing yang berJuta2…
TelAh di temUKan tuToriaL yang aQ perluKan…
berhUBuNg aQ juga Lagi Butuh Buat bLajaR..
sO ga DA salaHNya buat shARing iLmu….
NI aQ kaSih di Linknya…
di siNi ada 2 kaTegorI…
Pemula MA lanJUt..
Nah tiNGGaL piliH aja yaCH…
PEMULA (BEGINNER) :
COVER-Pengenalan Pemrograman 1-versi 1.2 => link
JENI-Bab01-Pengenalan Pemrograman Komputer => link
JENI-Bab02-Pengenalan Bahasa Java => link
JENI-Bab03-Mengenali Lingkup Pemrograman Anda => link
JENI-Bab04-Dasar-Dasar Pemrograman => link
JENI-Bab05-Mendapatkan Input dari Keyboard => link
JENI-Bab06-Struktur Kontrol => link
JENI-Bab07-Java Array => link
JENI-Bab08-Argumen dari Command-Linei => link
JENI-Bab09-Bekerja Dengan Java Class Library => link
JENI-Bab10-Membuat class sendiri => link
JENI-Bab11-Pewarisan, Polimorfisme, dan interface => link
JENI-Bab12-Dasar Exception Handling => link
LANJUTAN (ADVANCE) :
COVER-Pengenalan Pemrograman 2-versi 1.1 => link
JENI-Bab01-Review Konsep Dasar dalam Java => link
JENI-Bab02-Exception dan Assertion => link
JENI-Bab03-Teknik Pemrograman Lanjut => link
JENI-Bab04-Tour dari Package java.lang => link
JENI-Bab05-Aplikasi berbasis teks => link
JENI-Bab06-Algoritma Sorting => link
JENI-Bab07-Abstract Windowing Toolkit dan Swing => link
JENI-Bab08-GUI Event Handling => link
JENI-Bab09-Threads => link
JENI-Bab10-Jaringan => link
JENI-Bab11-Applet => link
JENI-Bab12-Stream IO Lanjut => link
JENI-Bab13-Pengenalan Generics => link
Jumat, 11 Maret 2011
devinisi tentang array dan pendeklarasian array!
1. Jelaskan devinisi tentang array dan pendeklarasian array!
2. Sebutkan macam-macam array dan sebutkan bentuk umumnya!
3. Buatlah program sederhana dengan menggunakan array!
Jawab:
1.Array adalah variable berindeks, dimana setiap index tersebut memiliki nili masing-masing.
Array berbeda dengan variable biasa, variable biasa hanya memiliki sati tempat, sedangkan array bisa memiliki beberapa tempat, tergantung dari pendeklarasiaanya. Array dideklarasikan setelah reserved word var, karena array juga termasuk variable.
contoh pendeklarasian array:
var nama array : array () of ;
2. Berikut adalah macam-macam array, dan bentuk umunya:
-Array type index:
Var nama array : array () of ;
-Array dengan jangkauan byte:
Var : array (byte) oh\f ;
Jangkauan byte adalah dari 0 sampai dengan 225. Jadi, deklarasi diatas sama saja dengan:
Var : array (0…225) of ;
-Array dengan jangkauan Boolean:
Var : array (Boolean) of ;
Deklarasi diatas hanya memiliki 2 buah nilai array saja, yaitu true dan false.
-Array dengan jangkauan karakter:
Var : array () of ;
Karakter, di dalam memory, memiliki nilai masing-masing.
-Array dengan jangkauan index scalar (enumerated):
Var : array () of ;
Contoh:
Var hari : array (sen, sel, rab, kam, jum, sab, ming) of integer;
Selain itu, pendeklarasian diatas juga dapat ditulis:
Type nmhr = (sen, sel, rab, kam, jum, sab, ming);
Var hari : array (nmhr) of integer;
3. Kode programnya:
Program pengurutan;
Uses crt;
Var a,b,c,d,ejml, jml2slh,pjg : integer;
C : real;
Angks : array (1..100) of string;
Agkr : array (1..100) of real;
Pjgkm : array (1..100) of integer;
Krt,hal : string;
Procedure judul;
Begin
Window(1,1,80,50);
Textbackground(white);
Textcolor(black);
Clrscr;
gotoXY(25,2); write (‘P E N G U R U T A N A N G K A’);
gotoXY (23,3); write (‘------------------------------‘);
end;
procedure input;
begin
gotoXY(19,5); write (‘berapa angka yang akan anda masukkan?’);
readln(jmlh);
for a :=1 to jmlh do
begin
gotoXY(30,7); write (‘angka ke-‘,a,’:’); readln (agks[a])
var(agks[a],agkr[a],slh); pjg: length (agks[a]);
for b :=1 to pjg do
begin
krt := copy(agks[a],b,1);
if (krt=’,’) of (krt=’,’) then
begin
pjgkm[a] := pjg-b;
end;
end;
gotoXY(1,7); clrscr; writeln; writeln;
end;
end;
procedure urut;
begin
jml2:=jml;
while jml2 <> 0 do
begin
jml2:=jml2-1;
for e := 1 to jml2 do
begin
if agkr [e];
begin
c :=agkr [e]; d:[jgkm[e];
agkr e :=agkr [e+1] pjgkm[e]:= pjgkm [e+1];
agkr[e+1]:=c; pjgkm[e+1]:=d;
end;
end;
end;
end;
procedure tulis;
begin
for a := 1 to 80 do write (‘=’);
for a := 1 to jml do
begin
str(agkr a :1:pjgkm[a], hal);
write (hsl:18,’I’);
if (a mod 4) = 0 then
begin
for b := 1 to 80 do write (‘=’);
end;
end;
if (jml mod 4)><0 then
begin
writeln;
for a :=1 to (jml mod 4) * 20 do write (‘=’);
end;
end;
begin
clrscr;
judul; input; urut; tulis;
gotoXY(30,((jml div 4)+1)*2+1); write (‘T E K A N E N T E R’);
readln;
end;
2. Sebutkan macam-macam array dan sebutkan bentuk umumnya!
3. Buatlah program sederhana dengan menggunakan array!
Jawab:
1.Array adalah variable berindeks, dimana setiap index tersebut memiliki nili masing-masing.
Array berbeda dengan variable biasa, variable biasa hanya memiliki sati tempat, sedangkan array bisa memiliki beberapa tempat, tergantung dari pendeklarasiaanya. Array dideklarasikan setelah reserved word var, karena array juga termasuk variable.
contoh pendeklarasian array:
var nama array : array () of ;
2. Berikut adalah macam-macam array, dan bentuk umunya:
-Array type index:
Var nama array : array () of ;
-Array dengan jangkauan byte:
Var : array (byte) oh\f ;
Jangkauan byte adalah dari 0 sampai dengan 225. Jadi, deklarasi diatas sama saja dengan:
Var : array (0…225) of ;
-Array dengan jangkauan Boolean:
Var : array (Boolean) of ;
Deklarasi diatas hanya memiliki 2 buah nilai array saja, yaitu true dan false.
-Array dengan jangkauan karakter:
Var : array () of ;
Karakter, di dalam memory, memiliki nilai masing-masing.
-Array dengan jangkauan index scalar (enumerated):
Var : array () of ;
Contoh:
Var hari : array (sen, sel, rab, kam, jum, sab, ming) of integer;
Selain itu, pendeklarasian diatas juga dapat ditulis:
Type nmhr = (sen, sel, rab, kam, jum, sab, ming);
Var hari : array (nmhr) of integer;
3. Kode programnya:
Program pengurutan;
Uses crt;
Var a,b,c,d,ejml, jml2slh,pjg : integer;
C : real;
Angks : array (1..100) of string;
Agkr : array (1..100) of real;
Pjgkm : array (1..100) of integer;
Krt,hal : string;
Procedure judul;
Begin
Window(1,1,80,50);
Textbackground(white);
Textcolor(black);
Clrscr;
gotoXY(25,2); write (‘P E N G U R U T A N A N G K A’);
gotoXY (23,3); write (‘------------------------------‘);
end;
procedure input;
begin
gotoXY(19,5); write (‘berapa angka yang akan anda masukkan?’);
readln(jmlh);
for a :=1 to jmlh do
begin
gotoXY(30,7); write (‘angka ke-‘,a,’:’); readln (agks[a])
var(agks[a],agkr[a],slh); pjg: length (agks[a]);
for b :=1 to pjg do
begin
krt := copy(agks[a],b,1);
if (krt=’,’) of (krt=’,’) then
begin
pjgkm[a] := pjg-b;
end;
end;
gotoXY(1,7); clrscr; writeln; writeln;
end;
end;
procedure urut;
begin
jml2:=jml;
while jml2 <> 0 do
begin
jml2:=jml2-1;
for e := 1 to jml2 do
begin
if agkr [e];
begin
c :=agkr [e]; d:[jgkm[e];
agkr e :=agkr [e+1] pjgkm[e]:= pjgkm [e+1];
agkr[e+1]:=c; pjgkm[e+1]:=d;
end;
end;
end;
end;
procedure tulis;
begin
for a := 1 to 80 do write (‘=’);
for a := 1 to jml do
begin
str(agkr a :1:pjgkm[a], hal);
write (hsl:18,’I’);
if (a mod 4) = 0 then
begin
for b := 1 to 80 do write (‘=’);
end;
end;
if (jml mod 4)><0 then
begin
writeln;
for a :=1 to (jml mod 4) * 20 do write (‘=’);
end;
end;
begin
clrscr;
judul; input; urut; tulis;
gotoXY(30,((jml div 4)+1)*2+1); write (‘T E K A N E N T E R’);
readln;
end;
Kamis, 10 Maret 2011
hak dan kewajiban warga negara dalam UUD1945 pasal 30
Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945 Pasal 30.
A. Pengertian Hak dan Kewajiban.
Hak : adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
Contoh : hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya.
Kewajiban : Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Contoh : melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik baiknya dan sebagainya.
B. Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945 Pasal 30.
Di tegaskan bahwa tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat –syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal – hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang –undang.
Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 30 Ayat (1) menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat (2) menyebutkan usaha pertahanan dan keamanan rakyat, Ayat (3) menyebutkan tugas TNI sebagai "mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara". Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai "melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum". Ayat (5) menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang (UU). Dari pembacaan Pasal 30 secara utuh dapat disimpulkan, meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta". Pengaturan tentang sinkronisasi tugas pertahanan negara (hanneg) dan keamanan negara (kamneg) itulah yang seyogianya ditata ulang melalui undang-undang yang membangun adanya "ke-sistem-an" yang baik dan benar.
Tanggal 8 Januari Tahun 2002 DPR melahirkan UU No 2 dan UU No 3 Tahun 2002, masing-masing tentang Polri dan tentang Hanneg, hasil dari Ketetapan MPR No VI dan VII Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri . Pada 18 Agustus 2000 Komisi Konstitusi meresmikan Amandemen Kedua UUD 1945 yang menghasilkan Ayat (2) Pasal 30 UUD 1945 dengan rumusan sistem "han" dan "kam" serta "ra" dan "ta" . Pada Agustus 2003 Ketetapan I MPR Tahun 2003 menggugurkan Ketetapan VI dan VII MPR Tahun 2000 setelah ada perundang-undangan yang mengatur Polri dan tentang Hanneg. Pertengahan Oktober 2004 DPR meluluskan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Dengan demikian, pada awal Maret 2005 telah ada UU tentang Hanneg, UU tentang Polri, dan UU tentang TNI. Namun, hingga kini belum ada UU tentang "Keamanan Negara" guna merangkai "Kamneg" dalam satu sistem dengan "Hannneg" (kata "dan" antara "han" dan "kam" untuk membedakan dan memisahkan organisasi TNI dari Polri). Sayang, UU tentang Polri, UU tentang Hanneg, dan UU tentang TNI sama sekali tidak menyebut "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta" sebagai landasan pokok pemikiran bahwa ada kaitan sinergis antara fungsi "pertahanan negara" dan "keamanan negara".
Oleh karena itu, apabila kita konsisten dengan amanat Pasal 30 Ayat (2), yaitu membangun sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, perlu disiapkan UU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara yang lebih bermuatan semangat dan kinerja "sishankamrata". Bila penyebutan pertahanan negara (hanneg) dan keamanan negara (kamneg) dipilih sebagai peristilahan baku, dari logikanya seharusnya ada UU Keamanan Negara yang mewadahi UU Polri. Sebagaimana pasal-pasal dalam UU Hanneg menyebut, pertahanan negara bukan sekadar mengurus tentang TNI, maka UU Kamneg perlu menegaskan, keamanan negara bukan sekadar tugas dan wewenang Polri. Penjelasan UU tentang TNI menyebutkan, "di masa mendatang TNI akan berada dalam Departemen Pertahanan (Dephan)", suatu pengukuhan konsep dan praktik supremasi sipil serta efisiensi kebijakan, strategi, dan penggunaan kekuatan TNI. UU Polri pun perlu "ditemani" UU Kamneg yang kelak mengintegrasikan Polri ke dalam suatu institusi sipil (misalnya, Departemen Dalam Negeri) sebagaimana Dephan kelak menjadi instansi yang mengintegrasikan TNI di dalamnya.
Dephan menyiapkan naskah akademik melalui undang-undang yang 1) Mencerminkan adanya "kesisteman" antara pertahanan negara dan keamanan negara; 2) Mengandung adanya semangat kerja sama TNI dan Polri dalam departemen dengan otoritas sipil yang berbeda; dan 3) Membina kerja sama, baik antara fungsi TNI dan fungsi Polri di lapangan; diharapkan "merapikan" dan "menyelaraskan" pasal-pasal yang ada dalam UU tentang Polri, UU tentang Hanneg serta UU tentang TNI.
Pasal 30 UUD 1945 menerangkan bahwa, pertahanan negara tidak sekadar pengaturan tentang TNI dan bahwa keamanan negara tidak sekadar pengaturan tentang Polri. Pertahanan negara dan keamanan negara perlu dijiwai semangat Ayat (2) tentang "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta". Makna dari bunyi Ayat (5), “yang terkait pertahanan dan keamanan negara, diatur dengan undang-undang" adalah bahwa RUU, UU, dan Peraturan Pemerintah lain seperti RUU Intelijen, UU tentang Keimigrasian, UU tentang Kebebasan Informasi, UU Hubungan Luar Negeri, RUU tentang Rahasia Negara, UU tentang Otonomi Daerah, dan hal-hal lain yang terkait pertahanan dan keamanan negara perlu terjalin dalam semangat kebersamaan "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta".
Setelah melantik Kabinet Indonesia Bersatu 21 Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggariskan bahwa sebagai seorang "konstitusionalis" ia bertekad agar hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara taat pada ketentuan UUD 1945.
Sejalan dengan tekad itu, perluasan dan pendalaman sekitar makna Pasal 30 UUD 1945 adalah salah satu tugas menteri pertahanan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :
1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti :
1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)
2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
3. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn
4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka.
Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.
Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara :
1. Terorisme Internasional dan Nasional.
2. Aksi kekerasan yang berbau SARA.
3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa.
4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru.
5. Kejahatan dan gangguan lintas negara.
6. Pengrusakan lingkungan.
A. Pengertian Hak dan Kewajiban.
Hak : adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
Contoh : hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya.
Kewajiban : Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Contoh : melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik baiknya dan sebagainya.
B. Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945 Pasal 30.
Di tegaskan bahwa tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat –syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal – hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang –undang.
Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 30 Ayat (1) menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat (2) menyebutkan usaha pertahanan dan keamanan rakyat, Ayat (3) menyebutkan tugas TNI sebagai "mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara". Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai "melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum". Ayat (5) menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang (UU). Dari pembacaan Pasal 30 secara utuh dapat disimpulkan, meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta". Pengaturan tentang sinkronisasi tugas pertahanan negara (hanneg) dan keamanan negara (kamneg) itulah yang seyogianya ditata ulang melalui undang-undang yang membangun adanya "ke-sistem-an" yang baik dan benar.
Tanggal 8 Januari Tahun 2002 DPR melahirkan UU No 2 dan UU No 3 Tahun 2002, masing-masing tentang Polri dan tentang Hanneg, hasil dari Ketetapan MPR No VI dan VII Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri . Pada 18 Agustus 2000 Komisi Konstitusi meresmikan Amandemen Kedua UUD 1945 yang menghasilkan Ayat (2) Pasal 30 UUD 1945 dengan rumusan sistem "han" dan "kam" serta "ra" dan "ta" . Pada Agustus 2003 Ketetapan I MPR Tahun 2003 menggugurkan Ketetapan VI dan VII MPR Tahun 2000 setelah ada perundang-undangan yang mengatur Polri dan tentang Hanneg. Pertengahan Oktober 2004 DPR meluluskan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Dengan demikian, pada awal Maret 2005 telah ada UU tentang Hanneg, UU tentang Polri, dan UU tentang TNI. Namun, hingga kini belum ada UU tentang "Keamanan Negara" guna merangkai "Kamneg" dalam satu sistem dengan "Hannneg" (kata "dan" antara "han" dan "kam" untuk membedakan dan memisahkan organisasi TNI dari Polri). Sayang, UU tentang Polri, UU tentang Hanneg, dan UU tentang TNI sama sekali tidak menyebut "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta" sebagai landasan pokok pemikiran bahwa ada kaitan sinergis antara fungsi "pertahanan negara" dan "keamanan negara".
Oleh karena itu, apabila kita konsisten dengan amanat Pasal 30 Ayat (2), yaitu membangun sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, perlu disiapkan UU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara yang lebih bermuatan semangat dan kinerja "sishankamrata". Bila penyebutan pertahanan negara (hanneg) dan keamanan negara (kamneg) dipilih sebagai peristilahan baku, dari logikanya seharusnya ada UU Keamanan Negara yang mewadahi UU Polri. Sebagaimana pasal-pasal dalam UU Hanneg menyebut, pertahanan negara bukan sekadar mengurus tentang TNI, maka UU Kamneg perlu menegaskan, keamanan negara bukan sekadar tugas dan wewenang Polri. Penjelasan UU tentang TNI menyebutkan, "di masa mendatang TNI akan berada dalam Departemen Pertahanan (Dephan)", suatu pengukuhan konsep dan praktik supremasi sipil serta efisiensi kebijakan, strategi, dan penggunaan kekuatan TNI. UU Polri pun perlu "ditemani" UU Kamneg yang kelak mengintegrasikan Polri ke dalam suatu institusi sipil (misalnya, Departemen Dalam Negeri) sebagaimana Dephan kelak menjadi instansi yang mengintegrasikan TNI di dalamnya.
Dephan menyiapkan naskah akademik melalui undang-undang yang 1) Mencerminkan adanya "kesisteman" antara pertahanan negara dan keamanan negara; 2) Mengandung adanya semangat kerja sama TNI dan Polri dalam departemen dengan otoritas sipil yang berbeda; dan 3) Membina kerja sama, baik antara fungsi TNI dan fungsi Polri di lapangan; diharapkan "merapikan" dan "menyelaraskan" pasal-pasal yang ada dalam UU tentang Polri, UU tentang Hanneg serta UU tentang TNI.
Pasal 30 UUD 1945 menerangkan bahwa, pertahanan negara tidak sekadar pengaturan tentang TNI dan bahwa keamanan negara tidak sekadar pengaturan tentang Polri. Pertahanan negara dan keamanan negara perlu dijiwai semangat Ayat (2) tentang "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta". Makna dari bunyi Ayat (5), “yang terkait pertahanan dan keamanan negara, diatur dengan undang-undang" adalah bahwa RUU, UU, dan Peraturan Pemerintah lain seperti RUU Intelijen, UU tentang Keimigrasian, UU tentang Kebebasan Informasi, UU Hubungan Luar Negeri, RUU tentang Rahasia Negara, UU tentang Otonomi Daerah, dan hal-hal lain yang terkait pertahanan dan keamanan negara perlu terjalin dalam semangat kebersamaan "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta".
Setelah melantik Kabinet Indonesia Bersatu 21 Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggariskan bahwa sebagai seorang "konstitusionalis" ia bertekad agar hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara taat pada ketentuan UUD 1945.
Sejalan dengan tekad itu, perluasan dan pendalaman sekitar makna Pasal 30 UUD 1945 adalah salah satu tugas menteri pertahanan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :
1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti :
1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)
2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
3. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn
4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka.
Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.
Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara :
1. Terorisme Internasional dan Nasional.
2. Aksi kekerasan yang berbau SARA.
3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa.
4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru.
5. Kejahatan dan gangguan lintas negara.
6. Pengrusakan lingkungan.
Kamis, 24 Februari 2011
Sebutkan macam-macam perulangan dalam pascal!
1. Sebutkan macam-macam perulangan dalam pascal!
2. Tuliskan bentuk umumnya!
3. Buatlah program sederhannya menggunakan while!
Jawab:
1.– for…to…do
- While…do
- Repeat…until
2.For…to…do = for…:=…to…do
Begin
…;
…;
End.
While…do = while … do
Begin
…;
…;
End;
Repeat…until = repeat
Begin
…;
…;
End.
3.Program while 1;
Uses Crt;
X:char;
Begin
Clrscr;
While 10 to 15 do
X=15
Writeln (‘nilai x adalah ;X);
Inc (x);
Readln;
End;
apa yang dimaksud dengan procedure & tuliskan bentuk umumnya!
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan procedure & tuliskan bentuk umumnya!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan function & tuliskan bentuk umumnya!
3. Buat program sederhana tentang function!
Jawab:
1.Procedure adalah bagian program yang beisi serangkaian langkah-langkah terntentu, jika kita ingin mengubah bagian program menjadi beberapa procedure, maka setiap bagian dalam program tersebut diubah menjadi sebuah procedure
Bentuk umum:
Procedure nama procedure;
Begin
…
… perintah / pernyataan
…
End;
2. Function adalah program yang manghasilkan sebuah nilai
Bentuk umum:
Program nama program;
Var hasil, b=real;
Function A (x:real): real;
Begin
Pernyataan
A:=ekspresi
End;
Begin program utama
…
…
Hasil:=A(b);
End;
3. Function jumlahkan (A,B:real):real;
begin
jumlahkan:=A+B
end;
devinisi tentang array dan pendeklarasian array!
1. Jelaskan devinisi tentang array dan pendeklarasian array!
2. Sebutkan macam-macam array dan sebutkan bentuk umumnya!
3. Buatlah program sederhana dengan menggunakan array!
Jawab:
1.Array adalah variable berindeks, dimana setiap index tersebut memiliki nili masing-masing.
Array berbeda dengan variable biasa, variable biasa hanya memiliki sati tempat, sedangkan array bisa memiliki beberapa tempat, tergantung dari pendeklarasiaanya. Array dideklarasikan setelah reserved word var, karena array juga termasuk variable.
contoh pendeklarasian array:
var nama array : array () of ;
2. Berikut adalah macam-macam array, dan bentuk umunya:
-Array type index:
Var nama array : array () of ;
-Array dengan jangkauan byte:
Var : array (byte) oh\f ;
Jangkauan byte adalah dari 0 sampai dengan 225. Jadi, deklarasi diatas sama saja dengan:
Var : array (0…225) of ;
-Array dengan jangkauan Boolean:
Var : array (Boolean) of ;
Deklarasi diatas hanya memiliki 2 buah nilai array saja, yaitu true dan false.
-Array dengan jangkauan karakter:
Var : array () of ;
Karakter, di dalam memory, memiliki nilai masing-masing.
-Array dengan jangkauan index scalar (enumerated):
Var : array () of ;
Contoh:
Var hari : array (sen, sel, rab, kam, jum, sab, ming) of integer;
Selain itu, pendeklarasian diatas juga dapat ditulis:
Type nmhr = (sen, sel, rab, kam, jum, sab, ming);
Var hari : array (nmhr) of integer;
3. Kode programnya:
Program pengurutan;
Uses crt;
Var a,b,c,d,ejml, jml2slh,pjg : integer;
C : real;
Angks : array (1..100) of string;
Agkr : array (1..100) of real;
Pjgkm : array (1..100) of integer;
Krt,hal : string;
Procedure judul;
Begin
Window(1,1,80,50);
Textbackground(white);
Textcolor(black);
Clrscr;
gotoXY(25,2); write (‘P E N G U R U T A N A N G K A’);
gotoXY (23,3); write (‘------------------------------‘);
end;
procedure input;
begin
gotoXY(19,5); write (‘berapa angka yang akan anda masukkan?’);
readln(jmlh);
for a :=1 to jmlh do
begin
gotoXY(30,7); write (‘angka ke-‘,a,’:’); readln (agks[a])
var(agks[a],agkr[a],slh); pjg: length (agks[a]);
for b :=1 to pjg do
begin
krt := copy(agks[a],b,1);
if (krt=’,’) of (krt=’,’) then
begin
pjgkm[a] := pjg-b;
end;
end;
gotoXY(1,7); clrscr; writeln; writeln;
end;
end;
procedure urut;
begin
jml2:=jml;
while jml2 <> 0 do
begin
jml2:=jml2-1;
for e := 1 to jml2 do
begin
if agkr [e];
begin
c :=agkr [e]; d:[jgkm[e];
agkr e :=agkr [e+1] pjgkm[e]:= pjgkm [e+1];
agkr[e+1]:=c; pjgkm[e+1]:=d;
end;
end;
end;
end;
procedure tulis;
begin
for a := 1 to 80 do write (‘=’);
for a := 1 to jml do
begin
str(agkr a :1:pjgkm[a], hal);
write (hsl:18,’I’);
if (a mod 4) = 0 then
begin
for b := 1 to 80 do write (‘=’);
end;
end;
if (jml mod 4)><0 then begin writeln; for a :=1 to (jml mod 4) * 20 do write (‘=’); end; end; begin clrscr; judul; input; urut; tulis; gotoXY(30,((jml div 4)+1)*2+1); write (‘T E K A N E N T E R’); readln; end; apa yang dimaksud dengan file pada pascal! 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan file pada pascal! 2. Tuliskan pendeklarasian file tersebut! 3. Buat program sederhan tentang file! Jawab: 1. File pada pascal biasanya berbentuk serupa dengan file yang mempunyai variable untuk penangananya. 2. Var (file variable): file of (type) 3. Type recmhs = record Nama : string 80; Npm : string 8; Nilai : integer; End; Untuk menyiapkan file tersebut digunakan perintah: Write (file variable), recmhs; Apa yang dimaksud dengan pointer di dalam pascal? 1. Apa yang dimaksud dengan pointer di dalam pascal? 2. Buat program sederhana tetang pointer! Jawab: 1.Pointer adalah tipe yang berisi alamat, memory dan berlambang 2.PtrByte =^Byte; PtrWord = ^word; PtrIdent = ^IdentRec; RecIdent = ^IdentRec; RecIdent = record Ident : string [15]; Ref count :word; Next : IdentPtr; End; Apa yang dimaksud record dalam pascal? 1. Apa yang dimaksud record dalam pascal? 2. Tuliskan bentuk umu record! 3. Buat program sederhana tentang record! Jawab: 1.Record adalah suatu struktur yang berisi sejumlah komponen yang dinamakan field, setiap field bisa berbeda typenya. Setiap field harus memiliki nama yang berbeda untuk memungkinkan pemilihan field secara acak 2. Type Variable = record …field = type data …field = type data …field = type data End. 3. Type Hasil = record Jari-jari = real; Keliling = real; Luas = real; End. Var Lingkarang = hasil; Begin Write (jari-jari lingkaran?); real readln (lingkaran.jari-jari); Lingkaran.keliling :=2 * Pi * lingkaran.jari-jari; Lingkaran.luas := Pi * sqr (lingkaran jari-jari); Writeln; Writeln (‘keliling lingkaran =’, lingkaran.keliling:7:2); Writeln (‘luas lingkaran =’, lingkaran luas :7:2); End. Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:35 0 komentar Label: Praktikum Apa yang dimaksud server perulangan pada VB (Visual Basic)? 1. Apa yang dimaksud server perulangan pada VB? 2. Jelaskan server perulangan: - For next - Do while - Do until 3. Jelaskan kegunaan dari: - Text Box - List Box - Combo Box Jawab: 1.Statement perulangan di dalam pemrograman sangat di perlukan untuk mengulang perntah-perintah yang sama bebrapa kali dalam satu program. Pengulangan proses pada pemrograman Visual Basic disediakan dalam 5 statement a. Do while/loop b. Do until/loop c. Do loop/while d. Do loop/until e. For next 2.– for next : statement perulangan ini akan terus berulang sampai dengan nilai a lebih besat atau sama dengan b -Do while : mengulang sejumlah statement dalam satu blok bernilai benar, dengan kata lain kondisi pertama yang detemui harus bernilai benar atau true agar proses pengulangan dikerjakan -Do until : mengulang sejumlah statement dalam satu blok sampai kondisi yang diberikan terpenuhi atau bernilai benar, dengan kata lain kondisi pertama yang ditemui harus bernilai salah atau false agar proses pengulangan dikerjakan. 3. – text box : digunakan untuk menampilkan informasi yang akan ditulis pada saat dijelaskan oleh pemakai atau ditetapkan di dalam kode program. Tulisan yang tampak dapat di ubah - List box : menampilkan daftar item dimana pemakai dapat memilih satu item atau lebih. Jika jumlah item melewati jumlah item yang dapat di tampilkan scrollbar secara otomatis akan ditambahkan pada control tersebut. - Combo box : serupa dengan List Box, perbedaanya antara Lis Box dengan Combo Box adalah adanya text box diatas list box dan hanya dapat menampung satu item yang dipilih. Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:34 0 komentar Label: Praktikum Apa yang dimaksud dengan menu Pull UP dan Pull Down? 1. Apa yang dimaksud dengan menu Pull UP dan Pull Down? 2. Jelaskan yang dimaksud dengan Array dan sebutkan bentuk umumnya! 3. Apa yang kalian ketahui tentang Visual data manager? Jawab: 1.Pull Up adalah menu yang sering di gunakan untuk menampilkan dengan cepat daftar perintah pada layer. Menu Pull Up biasanya di program untuk muncul saat pemakai menekan tombol mouse sebelah kanan. Pull Down adalah dengan memilih Pull Down akan tampil jika memilih salah satu judul menu 2.Array adalah kumpulan, dalam hal ini digunakan sebagai penyimpan kumpulaan data. Kita juga bisa menerapkan Array pada variable sehingga sebuah variable bisa menyimpan banyak data sekaligus. Dimana variable (jumlah elemen) As tipe data. 3.Visual Basic sudah menyediakan add-in untuk kita gunakan dalam mangatur database yang disebut dengan Visual Data Manager. Fasilitas ini sederhana untuk digunakan dan dapat membuat database yang kompetible dengan Microsoft Jet atau acces Data engine. Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:33 0 komentar Label: Praktikum operator yang ada didalam Visual Basic! 1. Sebutkan operator yang ada didalam Visual Basic! 2. Jelaskan Operator String yang ada di Visual Basic! 3. Apa perbedaan Cheek box dan optional button? Jawab: 1. Operator adalah sebuah tanda yang digunakan untuk mengoperasikan secara matematis - ^ : pemangkatan - * dan / : perkalian dan pembagian - \ : pembagian bulat - MAD : sisa hasil bulat - + dan - : penambahan dan pengurangan 2.Fungsi Left: harus di sisa expresi string yang karekternya akan di ambil mulai dari kiri , jadi string berisi Null, maka nilai yang di kembalikan adalah Null Fungsi LEN: sembarang expresi string yang valid jika string berisi Null, maka nilai / hasil aakan Null Fungsi MID : harus diisi dengan expresi string yang karakternya akan diambil, jika string berisi Null, maka nilai yang dikembalikan adalah Null 3.Cheek box : digunakanuntuk member beberapa pilihan dari sebuah daftar yang diisikan, anda diperbolehkan memilih dari daftar yang di tampilkan. Option button : akan menampilkan daftar pilihan dalam satu kelompok pilihan, pemakai deberikan kesempatan untuk memilih salah satu kelompok dari daftar tersebut Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:32 0 komentar Label: Praktikum Apa yang anda ketahui tentang Q-Basic? 1. Apa yang anda ketahui tentang Q-Basic? 2. Sebutkan kemampuan Basic! 3. Sebutkan statement-stetement perintah yang ada di dalam Q-Basic! 4. Sebutkan variable yang terdapat pada Q-Basic! 5. Sebutkan operator yang ada di dalam Q-Basic! Jawab: 1.Q-Basic adalah sebuah bahasa permrograman yang merupakan bahasa basic model baru 2.– kecepatan proses yang tinggi -penanganan menu yang bagus - editor yang nyaman karena kenyamanan wordstar - struktur program yang hampir sama dengan turbi pascal. 3. – simple statement - selection statement - interaction statement 4.–variabel numeric - variabel string - variable array 5. – oerator aritmatik - operator penugasan - Operator logika - Operator relasi - Operator pointer - Operator string - Operator fungsional Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:31 4 komentar Label: Praktikum bentuk umum dari perintah-perintah kondisi! 1. Tuliskan bentuk umum dari perintah-perintah kondisi! 2. Sebutkan perintah-perintah kondisi dalam Q-basic! 3. Sebutkan dan tuliskan bentuk ini statement perulangan dalam Q-basic! Jawab: 1.- If condition then statement - If condition else statement - If condition then statement 1 else statement 2.– if then - If else - If then else - 3.– for next -Go to -While do -Do while Bentuk umum : - if condition next statement - if to statement - while condition do - do condition while Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:29 0 komentar langkah-langkah membuat animasi pada tombol pada Flash! 1. jelaskan langkah-langkah membuat animasi pada tombol pada Flash! 2. Jelaskan cara menggunakan action script pada flash! Jawab: 1.Pada file animasi, buat layer baru, beri nama control, pilih windows > common libraries > button, pada jendela libraries buttons, pilih plau\y back rouded > rounded green play, lalu klik mouse dan geser gambar pada tombol yang muncul distage, dan atur letaknya disamping tombol play
2.Dari menubar pilih windows . action, lalu seleksi objek/frame, kemudian klik gambar panah di launcher bar yang berada di bagian kanan bawah stage, lalu klik dua kali pada frame.
Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:29 1 komentar
Apa yang anda ketahui mengenai Frame by frame
1. Apa yang anda ketahui mengenai:
a. Frame by frame
b. Motion tween
c. Motion guide
d. Perubahan warna
e. Objek berputar
f. Shape tween
g. Mask
2. Tuliskan langkah-langkah mengatur frame rate!
3. Bagaimana cara menggunakan orient to path?
Jawab:
1.a. frame by frame adalah tempat kita mengatur animasi bagian yang dikelompokkan dalam suatu layer
b. motion guide adalah gerakan dari suatu posisi ke posisi lain
c. motion guide adalah suatu perntah yang digunakan untuk menggerakkan symbol di jalur yang sudah di tetapkan seperti kurva atau lingkaran
d. perubahan warna adalah animasi yang bergeraj dan berubah warna dari frame ke frame
e. objek berputar adalah animasi yang bergerak berputer pada suatu lintasan tertentu
f. shape tween adalah untuk membuat suatu bentuk tampak berubah menjadi bantuk lain daei waktu ke waktu
g. mask adalah mengungkapkan sebagian dari gambar atau grafik di lapisan bawah dengan mengikuti gerakkan kursor
2. mengatur frame rate yang berpengaruh pada seluruh flash movie, buka properties panel (windows – properties atau tekan Ctrl+F3), buka panel properties, anda dapat melihat “FPS” dan frame rate. FPS adalah akronim dari “frame persecond”. Klik pada jumlah dan masukkan frame rate yang anda butuhkan
Frame rate sekarang telah berubah
3.- langkah1 : buka orient to path
- langkah2 : klik pada keyframe pertama dari layer arrow dan contreng kotak timur untuk path
- langkah3 : komando kembali untuk membuktikan diri sendiri
Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:27 0 komentar
Apa yang anda ketahui tentang Strukture control pada PHP?
1. Apa yang anda ketahui tentang Strukture control pada PHP?
2. Tuliskan bentuk umum dari Struktur Kontrol?
3. Berikan contoh sederhana dari Struktur Kontrol; FOR!
Jawab:
1. Struktur control adalah inti dari ligika pemrograman, secara mendasar ada 3 struktur control, yaitu:
- Sequence atau urutan
- Selection atau pilihan
- Iteration atau pengulangan
2. – IF
If (ekspresi){
Perintah1;
Perintah2;
…
}
- IF…ELSE
If (ekspresi1){
Perintah1;
Perintah2;
…
}
Elseif(ekspresi2){
Perintah3;
Perintah4;
…
}
- SWITCH
Switch($variabel){
Case nilai;
Perintah_jika_nilai;
Break;
…
[default:
Perintah_untuk_nilai_default;
]
{
@WHILE
While (ekspresi){
Perintah1;
Perintah2;
…
]
While(ekspresi);
@FOR
For(nilai_awal; syarat_terjadinya_loop; inc_atau_dec)
{
Perintah1;
Perintah2;
…
}
3. For ($i=1;$i=10;$i++){
Print $i;
}
?>
tambahan:
Java Script adalah suatu bahasa script yang ditempelkan pada kode HTML dan diproses pada sisi klien, sehingga dokumen HTML tersebut menjadi lebih luas, java script ini memiliki bahasa dengan karakteristik yang terbatas dank ode program bias diakses
2. Tuliskan bentuk umumnya!
3. Buatlah program sederhannya menggunakan while!
Jawab:
1.– for…to…do
- While…do
- Repeat…until
2.For…to…do = for…:=…to…do
Begin
…;
…;
End.
While…do = while … do
Begin
…;
…;
End;
Repeat…until = repeat
Begin
…;
…;
End.
3.Program while 1;
Uses Crt;
X:char;
Begin
Clrscr;
While 10 to 15 do
X=15
Writeln (‘nilai x adalah ;X);
Inc (x);
Readln;
End;
apa yang dimaksud dengan procedure & tuliskan bentuk umumnya!
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan procedure & tuliskan bentuk umumnya!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan function & tuliskan bentuk umumnya!
3. Buat program sederhana tentang function!
Jawab:
1.Procedure adalah bagian program yang beisi serangkaian langkah-langkah terntentu, jika kita ingin mengubah bagian program menjadi beberapa procedure, maka setiap bagian dalam program tersebut diubah menjadi sebuah procedure
Bentuk umum:
Procedure nama procedure;
Begin
…
… perintah / pernyataan
…
End;
2. Function adalah program yang manghasilkan sebuah nilai
Bentuk umum:
Program nama program;
Var hasil, b=real;
Function A (x:real): real;
Begin
Pernyataan
A:=ekspresi
End;
Begin program utama
…
…
Hasil:=A(b);
End;
3. Function jumlahkan (A,B:real):real;
begin
jumlahkan:=A+B
end;
devinisi tentang array dan pendeklarasian array!
1. Jelaskan devinisi tentang array dan pendeklarasian array!
2. Sebutkan macam-macam array dan sebutkan bentuk umumnya!
3. Buatlah program sederhana dengan menggunakan array!
Jawab:
1.Array adalah variable berindeks, dimana setiap index tersebut memiliki nili masing-masing.
Array berbeda dengan variable biasa, variable biasa hanya memiliki sati tempat, sedangkan array bisa memiliki beberapa tempat, tergantung dari pendeklarasiaanya. Array dideklarasikan setelah reserved word var, karena array juga termasuk variable.
contoh pendeklarasian array:
var nama array : array () of ;
2. Berikut adalah macam-macam array, dan bentuk umunya:
-Array type index:
Var nama array : array () of ;
-Array dengan jangkauan byte:
Var : array (byte) oh\f ;
Jangkauan byte adalah dari 0 sampai dengan 225. Jadi, deklarasi diatas sama saja dengan:
Var : array (0…225) of ;
-Array dengan jangkauan Boolean:
Var : array (Boolean) of ;
Deklarasi diatas hanya memiliki 2 buah nilai array saja, yaitu true dan false.
-Array dengan jangkauan karakter:
Var : array () of ;
Karakter, di dalam memory, memiliki nilai masing-masing.
-Array dengan jangkauan index scalar (enumerated):
Var : array () of ;
Contoh:
Var hari : array (sen, sel, rab, kam, jum, sab, ming) of integer;
Selain itu, pendeklarasian diatas juga dapat ditulis:
Type nmhr = (sen, sel, rab, kam, jum, sab, ming);
Var hari : array (nmhr) of integer;
3. Kode programnya:
Program pengurutan;
Uses crt;
Var a,b,c,d,ejml, jml2slh,pjg : integer;
C : real;
Angks : array (1..100) of string;
Agkr : array (1..100) of real;
Pjgkm : array (1..100) of integer;
Krt,hal : string;
Procedure judul;
Begin
Window(1,1,80,50);
Textbackground(white);
Textcolor(black);
Clrscr;
gotoXY(25,2); write (‘P E N G U R U T A N A N G K A’);
gotoXY (23,3); write (‘------------------------------‘);
end;
procedure input;
begin
gotoXY(19,5); write (‘berapa angka yang akan anda masukkan?’);
readln(jmlh);
for a :=1 to jmlh do
begin
gotoXY(30,7); write (‘angka ke-‘,a,’:’); readln (agks[a])
var(agks[a],agkr[a],slh); pjg: length (agks[a]);
for b :=1 to pjg do
begin
krt := copy(agks[a],b,1);
if (krt=’,’) of (krt=’,’) then
begin
pjgkm[a] := pjg-b;
end;
end;
gotoXY(1,7); clrscr; writeln; writeln;
end;
end;
procedure urut;
begin
jml2:=jml;
while jml2 <> 0 do
begin
jml2:=jml2-1;
for e := 1 to jml2 do
begin
if agkr [e];
begin
c :=agkr [e]; d:[jgkm[e];
agkr e :=agkr [e+1] pjgkm[e]:= pjgkm [e+1];
agkr[e+1]:=c; pjgkm[e+1]:=d;
end;
end;
end;
end;
procedure tulis;
begin
for a := 1 to 80 do write (‘=’);
for a := 1 to jml do
begin
str(agkr a :1:pjgkm[a], hal);
write (hsl:18,’I’);
if (a mod 4) = 0 then
begin
for b := 1 to 80 do write (‘=’);
end;
end;
if (jml mod 4)><0 then begin writeln; for a :=1 to (jml mod 4) * 20 do write (‘=’); end; end; begin clrscr; judul; input; urut; tulis; gotoXY(30,((jml div 4)+1)*2+1); write (‘T E K A N E N T E R’); readln; end; apa yang dimaksud dengan file pada pascal! 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan file pada pascal! 2. Tuliskan pendeklarasian file tersebut! 3. Buat program sederhan tentang file! Jawab: 1. File pada pascal biasanya berbentuk serupa dengan file yang mempunyai variable untuk penangananya. 2. Var (file variable): file of (type) 3. Type recmhs = record Nama : string 80; Npm : string 8; Nilai : integer; End; Untuk menyiapkan file tersebut digunakan perintah: Write (file variable), recmhs; Apa yang dimaksud dengan pointer di dalam pascal? 1. Apa yang dimaksud dengan pointer di dalam pascal? 2. Buat program sederhana tetang pointer! Jawab: 1.Pointer adalah tipe yang berisi alamat, memory dan berlambang 2.PtrByte =^Byte; PtrWord = ^word; PtrIdent = ^IdentRec; RecIdent = ^IdentRec; RecIdent = record Ident : string [15]; Ref count :word; Next : IdentPtr; End; Apa yang dimaksud record dalam pascal? 1. Apa yang dimaksud record dalam pascal? 2. Tuliskan bentuk umu record! 3. Buat program sederhana tentang record! Jawab: 1.Record adalah suatu struktur yang berisi sejumlah komponen yang dinamakan field, setiap field bisa berbeda typenya. Setiap field harus memiliki nama yang berbeda untuk memungkinkan pemilihan field secara acak 2. Type Variable = record …field = type data …field = type data …field = type data End. 3. Type Hasil = record Jari-jari = real; Keliling = real; Luas = real; End. Var Lingkarang = hasil; Begin Write (jari-jari lingkaran?); real readln (lingkaran.jari-jari); Lingkaran.keliling :=2 * Pi * lingkaran.jari-jari; Lingkaran.luas := Pi * sqr (lingkaran jari-jari); Writeln; Writeln (‘keliling lingkaran =’, lingkaran.keliling:7:2); Writeln (‘luas lingkaran =’, lingkaran luas :7:2); End. Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:35 0 komentar Label: Praktikum Apa yang dimaksud server perulangan pada VB (Visual Basic)? 1. Apa yang dimaksud server perulangan pada VB? 2. Jelaskan server perulangan: - For next - Do while - Do until 3. Jelaskan kegunaan dari: - Text Box - List Box - Combo Box Jawab: 1.Statement perulangan di dalam pemrograman sangat di perlukan untuk mengulang perntah-perintah yang sama bebrapa kali dalam satu program. Pengulangan proses pada pemrograman Visual Basic disediakan dalam 5 statement a. Do while/loop b. Do until/loop c. Do loop/while d. Do loop/until e. For next 2.– for next : statement perulangan ini akan terus berulang sampai dengan nilai a lebih besat atau sama dengan b -Do while : mengulang sejumlah statement dalam satu blok bernilai benar, dengan kata lain kondisi pertama yang detemui harus bernilai benar atau true agar proses pengulangan dikerjakan -Do until : mengulang sejumlah statement dalam satu blok sampai kondisi yang diberikan terpenuhi atau bernilai benar, dengan kata lain kondisi pertama yang ditemui harus bernilai salah atau false agar proses pengulangan dikerjakan. 3. – text box : digunakan untuk menampilkan informasi yang akan ditulis pada saat dijelaskan oleh pemakai atau ditetapkan di dalam kode program. Tulisan yang tampak dapat di ubah - List box : menampilkan daftar item dimana pemakai dapat memilih satu item atau lebih. Jika jumlah item melewati jumlah item yang dapat di tampilkan scrollbar secara otomatis akan ditambahkan pada control tersebut. - Combo box : serupa dengan List Box, perbedaanya antara Lis Box dengan Combo Box adalah adanya text box diatas list box dan hanya dapat menampung satu item yang dipilih. Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:34 0 komentar Label: Praktikum Apa yang dimaksud dengan menu Pull UP dan Pull Down? 1. Apa yang dimaksud dengan menu Pull UP dan Pull Down? 2. Jelaskan yang dimaksud dengan Array dan sebutkan bentuk umumnya! 3. Apa yang kalian ketahui tentang Visual data manager? Jawab: 1.Pull Up adalah menu yang sering di gunakan untuk menampilkan dengan cepat daftar perintah pada layer. Menu Pull Up biasanya di program untuk muncul saat pemakai menekan tombol mouse sebelah kanan. Pull Down adalah dengan memilih Pull Down akan tampil jika memilih salah satu judul menu 2.Array adalah kumpulan, dalam hal ini digunakan sebagai penyimpan kumpulaan data. Kita juga bisa menerapkan Array pada variable sehingga sebuah variable bisa menyimpan banyak data sekaligus. Dimana variable (jumlah elemen) As tipe data. 3.Visual Basic sudah menyediakan add-in untuk kita gunakan dalam mangatur database yang disebut dengan Visual Data Manager. Fasilitas ini sederhana untuk digunakan dan dapat membuat database yang kompetible dengan Microsoft Jet atau acces Data engine. Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:33 0 komentar Label: Praktikum operator yang ada didalam Visual Basic! 1. Sebutkan operator yang ada didalam Visual Basic! 2. Jelaskan Operator String yang ada di Visual Basic! 3. Apa perbedaan Cheek box dan optional button? Jawab: 1. Operator adalah sebuah tanda yang digunakan untuk mengoperasikan secara matematis - ^ : pemangkatan - * dan / : perkalian dan pembagian - \ : pembagian bulat - MAD : sisa hasil bulat - + dan - : penambahan dan pengurangan 2.Fungsi Left: harus di sisa expresi string yang karekternya akan di ambil mulai dari kiri , jadi string berisi Null, maka nilai yang di kembalikan adalah Null Fungsi LEN: sembarang expresi string yang valid jika string berisi Null, maka nilai / hasil aakan Null Fungsi MID : harus diisi dengan expresi string yang karakternya akan diambil, jika string berisi Null, maka nilai yang dikembalikan adalah Null 3.Cheek box : digunakanuntuk member beberapa pilihan dari sebuah daftar yang diisikan, anda diperbolehkan memilih dari daftar yang di tampilkan. Option button : akan menampilkan daftar pilihan dalam satu kelompok pilihan, pemakai deberikan kesempatan untuk memilih salah satu kelompok dari daftar tersebut Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:32 0 komentar Label: Praktikum Apa yang anda ketahui tentang Q-Basic? 1. Apa yang anda ketahui tentang Q-Basic? 2. Sebutkan kemampuan Basic! 3. Sebutkan statement-stetement perintah yang ada di dalam Q-Basic! 4. Sebutkan variable yang terdapat pada Q-Basic! 5. Sebutkan operator yang ada di dalam Q-Basic! Jawab: 1.Q-Basic adalah sebuah bahasa permrograman yang merupakan bahasa basic model baru 2.– kecepatan proses yang tinggi -penanganan menu yang bagus - editor yang nyaman karena kenyamanan wordstar - struktur program yang hampir sama dengan turbi pascal. 3. – simple statement - selection statement - interaction statement 4.–variabel numeric - variabel string - variable array 5. – oerator aritmatik - operator penugasan - Operator logika - Operator relasi - Operator pointer - Operator string - Operator fungsional Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:31 4 komentar Label: Praktikum bentuk umum dari perintah-perintah kondisi! 1. Tuliskan bentuk umum dari perintah-perintah kondisi! 2. Sebutkan perintah-perintah kondisi dalam Q-basic! 3. Sebutkan dan tuliskan bentuk ini statement perulangan dalam Q-basic! Jawab: 1.- If condition then statement - If condition else statement - If condition then statement 1 else statement 2.– if then - If else - If then else - 3.– for next -Go to -While do -Do while Bentuk umum : - if condition next statement - if to statement - while condition do - do condition while Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:29 0 komentar langkah-langkah membuat animasi pada tombol pada Flash! 1. jelaskan langkah-langkah membuat animasi pada tombol pada Flash! 2. Jelaskan cara menggunakan action script pada flash! Jawab: 1.Pada file animasi, buat layer baru, beri nama control, pilih windows > common libraries > button, pada jendela libraries buttons, pilih plau\y back rouded > rounded green play, lalu klik mouse dan geser gambar pada tombol yang muncul distage, dan atur letaknya disamping tombol play
2.Dari menubar pilih windows . action, lalu seleksi objek/frame, kemudian klik gambar panah di launcher bar yang berada di bagian kanan bawah stage, lalu klik dua kali pada frame.
Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:29 1 komentar
Apa yang anda ketahui mengenai Frame by frame
1. Apa yang anda ketahui mengenai:
a. Frame by frame
b. Motion tween
c. Motion guide
d. Perubahan warna
e. Objek berputar
f. Shape tween
g. Mask
2. Tuliskan langkah-langkah mengatur frame rate!
3. Bagaimana cara menggunakan orient to path?
Jawab:
1.a. frame by frame adalah tempat kita mengatur animasi bagian yang dikelompokkan dalam suatu layer
b. motion guide adalah gerakan dari suatu posisi ke posisi lain
c. motion guide adalah suatu perntah yang digunakan untuk menggerakkan symbol di jalur yang sudah di tetapkan seperti kurva atau lingkaran
d. perubahan warna adalah animasi yang bergeraj dan berubah warna dari frame ke frame
e. objek berputar adalah animasi yang bergerak berputer pada suatu lintasan tertentu
f. shape tween adalah untuk membuat suatu bentuk tampak berubah menjadi bantuk lain daei waktu ke waktu
g. mask adalah mengungkapkan sebagian dari gambar atau grafik di lapisan bawah dengan mengikuti gerakkan kursor
2. mengatur frame rate yang berpengaruh pada seluruh flash movie, buka properties panel (windows – properties atau tekan Ctrl+F3), buka panel properties, anda dapat melihat “FPS” dan frame rate. FPS adalah akronim dari “frame persecond”. Klik pada jumlah dan masukkan frame rate yang anda butuhkan
Frame rate sekarang telah berubah
3.- langkah1 : buka orient to path
- langkah2 : klik pada keyframe pertama dari layer arrow dan contreng kotak timur untuk path
- langkah3 : komando kembali untuk membuktikan diri sendiri
Diposkan oleh Nurul Rizki Satria di 21:27 0 komentar
Apa yang anda ketahui tentang Strukture control pada PHP?
1. Apa yang anda ketahui tentang Strukture control pada PHP?
2. Tuliskan bentuk umum dari Struktur Kontrol?
3. Berikan contoh sederhana dari Struktur Kontrol; FOR!
Jawab:
1. Struktur control adalah inti dari ligika pemrograman, secara mendasar ada 3 struktur control, yaitu:
- Sequence atau urutan
- Selection atau pilihan
- Iteration atau pengulangan
2. – IF
If (ekspresi){
Perintah1;
Perintah2;
…
}
- IF…ELSE
If (ekspresi1){
Perintah1;
Perintah2;
…
}
Elseif(ekspresi2){
Perintah3;
Perintah4;
…
}
- SWITCH
Switch($variabel){
Case nilai;
Perintah_jika_nilai;
Break;
…
[default:
Perintah_untuk_nilai_default;
]
{
@WHILE
While (ekspresi){
Perintah1;
Perintah2;
…
]
While(ekspresi);
@FOR
For(nilai_awal; syarat_terjadinya_loop; inc_atau_dec)
{
Perintah1;
Perintah2;
…
}
3. For ($i=1;$i=10;$i++){
Print $i;
}
?>
tambahan:
Java Script adalah suatu bahasa script yang ditempelkan pada kode HTML dan diproses pada sisi klien, sehingga dokumen HTML tersebut menjadi lebih luas, java script ini memiliki bahasa dengan karakteristik yang terbatas dank ode program bias diakses
Editor Text VI di Linux
Editor VI merupakan editor berbasis text yang banyak digunakan pemakai UNIX. Pemakai dapat mengedit text dan menggerakkan kursor ke bagian layar yang ingin diedit. Hampir semua distro memiliki dukungan pada editor ini.vi merupakan editor Linux yang berbasis text mode,artinya semua skrip atau naskah yang ada dapat di tulis pada halaman editor vi.
Semua perintah yang di gunakan oleh vi berupa text mode,jadi pada editor vi semua standarnya menggunakan perintah di bawah console.Program yang menyamai editor vi adalah vim.Perbedaan ,pada editor vim Anda akan mendapatkan halaman vi berwarna.
Menjalankan vi,semua user ,baik super user,maupun user biasa ,dapat menggunakan editor vi,Anda dapat menjalankan editor ini langsung dari prompt ,yaitu dengan menuliskan perintah vi dan diikuti oleh nama file yang akan digunakan.Perintah sitaks berikut : vi atau vim , perintah ini sebenarnya juga dapat membuka file yang ada.Perintah vi yang diikuti nama file akan membuka file jika file tersebut memang ada .Perintah diatas juga akan membentuk sebuah file apabila file yang di tunjuk tidak ada.
Mengapa Menggunakan Vi
Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa anda menggunakan Vi :
•Vi umumnya tersedia di setiap sistem UNIX, sehingga bila anda menguasai Vi, maka akan menjadi mudah dalam melakukan tugas pengeditan di setiap sistem UNIX.
•Vi bersifat free, anda bebas menggunakannya dan melihat source codenya.
•Vi dapat disesuaikan dengan kebutuhan anda, karena tersedia file konfigurasinya.
Bila anda masih belum puas, mungkin anda dapat merubah source codenya sesuai kebutuhan anda.
•Vi berukuran jauh lebih kecil daripada editor Emacs.
1. Dua Mode Pada Editor VI
Hal pertama yang perlu diketahui oleh pemakai adalah bahwa editor VI memiliki dua modus, yaitu :
1. Command mode (mode perintah) : Modus perintah dapat digunakan untuk memasukkan perintah-perintah untuk memanipulasi teks dan file. Perintah-perintah ini biasanya terdiri dari satu atau dua buah karakter.
2. Insert mode (mode penyisipan) : digunakan untuk melakukan pengetikan teks.
Pada saat pertama kita memulai editor VI, kita langsung berada pada mode perintah. Perintah untuk memasuki mode penyisipan adalah ketik huruf i. Bila kita menekan tombol [Escape], maka kita akan kembali ke mode perintah. Sedangkan penekanan [Escape] pada mode perintah tidak akan mangakibatkan kita keluar dari mode perintah.
2. Memulai Editor VI
Dengan menggunakan editor VI, kita dapat membuat file baru atau mengedit file yang sudah ada.
Perintah untuk memulai editor VI adalah vi nama_file. Contoh:
>vi contoh.txt
Jika file dengan nama contoh.txt sudah ada maka berarti editor vi membuka file tersebut dan isinya ditampilkan di layar. Jika tidak ditemukan file dengan nama contoh.txt, maka berarti editor vi akan membuat file baru dengan nama contoh.txt ( sesudah kita memberikancommand :w yang artinya save to file ).
Pada layar akan terdapat baris-baris yang diawali dengan tanda tilde (~), yang menunjukkan baris tersebut belum pernah digunakan oleh pemakai. Editor VI bisa juga dimulai tanpa menyertakan nama_file, tetapi nama_file ini harus dimasukkan pada saat menyimpan pekerjaan ke file.
3. Beberapa Perintah Pada Modus Perintah
Penjelasan tentang perintah-perintah pada modus perintah akan dibagi dalam beberapa bagian, sbb :
3.1. Menggerakkan Kursor
Di bawah ini adalah perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menggerakkan kursor pada modus perintah.
Perintah Keterangan
l , panah kanan atau spasi ke kanan 1 karakter
h atau panah kiri ke kiri 1 karakter
j atau panah bawah ke bawah 1 baris
k atau panah atas ke atas 1 baris
:0 atau 1-Shift-G Ke baris pertama
:$ Ke baris terakhir
nG Ke baris ke n
0 Awal baris
$ Akhir baris
3.2. Menghapus Teks
Di bawah ini adalah perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menghapus teks dari mode perintah.
Perintah Keterangan
x menghapus karakter pada posisi kursor
X menghapus karakter disebelah kiri kursor
dd menghapus satu baris pada posisi kursor
d [Enter] menghapus dua baris, baris pada posisi kursor dan baris berikutnya
d0 menghapus dari awal baris sampai tepat sebelum posisi
kursor
d$ menghapus dari posisi kursor sampai akhir baris
dd adalah perintah untuk menghapus satu baris. Untuk menghapus 3 buah baris tanpa harus memasukkan perintah dd sebanyak 3 kali dapat digunakan : 3dd.
3.3. Copy dan Paste Teks
Beberapa perintah dapat diulang beberapa kali dengan menambahkan jumlah pengulangan di depan perintah. Sebagai contoh, jika ingin copy dan paste beberapa baris langsung gunakan langkah langkah berikut:
1. tempatkan kursor pada posisi line yang akan dicopy.
2. contoh jika ingin copy 3 baris, gunakan command 3yy ( tekan angka 3 diikuti tombol y sebanyak 2x)
3. tempatkan posisi kursor pada tempat yang akan di insertkan dan kemudian tekan p.
sesudah tekan p
3.4. Membatalkan Perubahan
Jika kita melakukan kesalahan menghapus tanpa sengaja, kita dapat memperbaikinya dengan menggunakan perintah u atau U.
Perintah u digunakan untuk membatalkan perubahan terakhir yang dilakukan oleh pemakai,
perintah U digunakan untuk membatalkan seluruh perubahan pada satu baris
3.5. Mencari String
Editor VI memiliki dua jenis pencarian, yaitu : string dan karakter. Untuk pencarian string, perintah yang digunakan adalah perintah / dan ?. Pada saat kedua perintah ini digunakan, perintah yang diketikkan akan muncul dibagian bawah layar, tempat kita mengetikkan string yang ingin dicari.
Kedua perintah ini berbeda hanya pada arah pencarian yang akan dilakukan. Perintah / mencari ke arah bawah, sedangkan perintah ? mencari ke arah atas dari file. Perintah n dan N digunakan untuk melanjutkan proses pencarian yang sebelumnya. Perintah n akan mencari dalam arah yang sama, sedangkan perintah N akan mencari dalam arah yang berlawanan.
Untuk melakukan pencarian suatu kata tertentu ( fixed ), bisa digunakan command seperti contoh berikut:
/\
artinya command ini hanya akan mencari string dengan nilai de saja, nilai desa, pakde, Denada akan diabaikan.
3.6. Mengganti string
Kita bisa juga melakukan penggantian satu string pada suatu file secara serentak atau biasa disebut Replace-all. Dengan menggunakancommand ( tentu pada mode perintah ) :
:1,7s/balon/mobil/g
yang artinya kita ingin mengganti kata balon menjadi mobil mulai dari baris ke 1 sampai baris ke 7.
3.7. Pindah Layar
Editor VI juga menyediakan perintah-perintah untuk berpindah layar dengan cepat tanpa harus menggerakkan kursor perbaris. Perintah-perintah tersebut adalah :
Perintah Keterangan
trl-b berpindah r sebelumnya satu layar
ctrl-d Turun setengah bagian layar
ctrl-f Turun satu bagian layar
line no. G memindahkan kursor ke line tertentu
Ctrl-j naik setengah bagian layar
3.8. Command tambahan
Masih terdapat banyak command dan masing masing kegunaannya pada editor Vi. Berikut ini beberapa command tambahan yang sering saya gunakan :
:!ls akan me-list isi current directory saat itu (tanpa keluar dari editor VI). Untuk kembali ke editor VI, tekan Enter.
:sh adalah command untuk meninggalkan editor VI untuk sementara untuk melakukan beberapa perintah shell. Gunakan ctrl-d untuk kembali ke editor Vi.
:r namafile adalah command untuk menyisipkan isi file namafile kedalam file yang sedang kita buka.
4. Keluar Dari Editor VI
Untuk meninggalkan editor VI, ada beberapa perintah yang bisa digunakan. Semua perintah ini harus dimasukkan dari modus perintah ( sesudah tekan Esc)
Command Keterangan
:q [Enter] Keluar dari editor VI, hanya jika tidak ada modifikasi pada file.
ZZ Keluar dari editor VI dan menyimpan modifikasi terakhir ke file
:wq [Enter] Keluar dari editor VI dan menyimpan modifikasi terakhir ke file
:x [Enter] Keluar dari editor VI dan menyimpan modifikasi terakhir ke file
:q! [Enter] Keluar dari editor VI tanpa harus menyimpan ke file
Untuk menyimpan ke file tanpa keluar dari editor VI, gunakan perintah :w [Enter].
Semua perintah yang di gunakan oleh vi berupa text mode,jadi pada editor vi semua standarnya menggunakan perintah di bawah console.Program yang menyamai editor vi adalah vim.Perbedaan ,pada editor vim Anda akan mendapatkan halaman vi berwarna.
Menjalankan vi,semua user ,baik super user,maupun user biasa ,dapat menggunakan editor vi,Anda dapat menjalankan editor ini langsung dari prompt ,yaitu dengan menuliskan perintah vi dan diikuti oleh nama file yang akan digunakan.Perintah sitaks berikut : vi atau vim , perintah ini sebenarnya juga dapat membuka file yang ada.Perintah vi yang diikuti nama file akan membuka file jika file tersebut memang ada .Perintah diatas juga akan membentuk sebuah file apabila file yang di tunjuk tidak ada.
Mengapa Menggunakan Vi
Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa anda menggunakan Vi :
•Vi umumnya tersedia di setiap sistem UNIX, sehingga bila anda menguasai Vi, maka akan menjadi mudah dalam melakukan tugas pengeditan di setiap sistem UNIX.
•Vi bersifat free, anda bebas menggunakannya dan melihat source codenya.
•Vi dapat disesuaikan dengan kebutuhan anda, karena tersedia file konfigurasinya.
Bila anda masih belum puas, mungkin anda dapat merubah source codenya sesuai kebutuhan anda.
•Vi berukuran jauh lebih kecil daripada editor Emacs.
1. Dua Mode Pada Editor VI
Hal pertama yang perlu diketahui oleh pemakai adalah bahwa editor VI memiliki dua modus, yaitu :
1. Command mode (mode perintah) : Modus perintah dapat digunakan untuk memasukkan perintah-perintah untuk memanipulasi teks dan file. Perintah-perintah ini biasanya terdiri dari satu atau dua buah karakter.
2. Insert mode (mode penyisipan) : digunakan untuk melakukan pengetikan teks.
Pada saat pertama kita memulai editor VI, kita langsung berada pada mode perintah. Perintah untuk memasuki mode penyisipan adalah ketik huruf i. Bila kita menekan tombol [Escape], maka kita akan kembali ke mode perintah. Sedangkan penekanan [Escape] pada mode perintah tidak akan mangakibatkan kita keluar dari mode perintah.
2. Memulai Editor VI
Dengan menggunakan editor VI, kita dapat membuat file baru atau mengedit file yang sudah ada.
Perintah untuk memulai editor VI adalah vi nama_file. Contoh:
>vi contoh.txt
Jika file dengan nama contoh.txt sudah ada maka berarti editor vi membuka file tersebut dan isinya ditampilkan di layar. Jika tidak ditemukan file dengan nama contoh.txt, maka berarti editor vi akan membuat file baru dengan nama contoh.txt ( sesudah kita memberikancommand :w yang artinya save to file ).
Pada layar akan terdapat baris-baris yang diawali dengan tanda tilde (~), yang menunjukkan baris tersebut belum pernah digunakan oleh pemakai. Editor VI bisa juga dimulai tanpa menyertakan nama_file, tetapi nama_file ini harus dimasukkan pada saat menyimpan pekerjaan ke file.
3. Beberapa Perintah Pada Modus Perintah
Penjelasan tentang perintah-perintah pada modus perintah akan dibagi dalam beberapa bagian, sbb :
3.1. Menggerakkan Kursor
Di bawah ini adalah perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menggerakkan kursor pada modus perintah.
Perintah Keterangan
l , panah kanan atau spasi ke kanan 1 karakter
h atau panah kiri ke kiri 1 karakter
j atau panah bawah ke bawah 1 baris
k atau panah atas ke atas 1 baris
:0 atau 1-Shift-G Ke baris pertama
:$ Ke baris terakhir
nG Ke baris ke n
0 Awal baris
$ Akhir baris
3.2. Menghapus Teks
Di bawah ini adalah perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menghapus teks dari mode perintah.
Perintah Keterangan
x menghapus karakter pada posisi kursor
X menghapus karakter disebelah kiri kursor
dd menghapus satu baris pada posisi kursor
d [Enter] menghapus dua baris, baris pada posisi kursor dan baris berikutnya
d0 menghapus dari awal baris sampai tepat sebelum posisi
kursor
d$ menghapus dari posisi kursor sampai akhir baris
dd adalah perintah untuk menghapus satu baris. Untuk menghapus 3 buah baris tanpa harus memasukkan perintah dd sebanyak 3 kali dapat digunakan : 3dd.
3.3. Copy dan Paste Teks
Beberapa perintah dapat diulang beberapa kali dengan menambahkan jumlah pengulangan di depan perintah. Sebagai contoh, jika ingin copy dan paste beberapa baris langsung gunakan langkah langkah berikut:
1. tempatkan kursor pada posisi line yang akan dicopy.
2. contoh jika ingin copy 3 baris, gunakan command 3yy ( tekan angka 3 diikuti tombol y sebanyak 2x)
3. tempatkan posisi kursor pada tempat yang akan di insertkan dan kemudian tekan p.
sesudah tekan p
3.4. Membatalkan Perubahan
Jika kita melakukan kesalahan menghapus tanpa sengaja, kita dapat memperbaikinya dengan menggunakan perintah u atau U.
Perintah u digunakan untuk membatalkan perubahan terakhir yang dilakukan oleh pemakai,
perintah U digunakan untuk membatalkan seluruh perubahan pada satu baris
3.5. Mencari String
Editor VI memiliki dua jenis pencarian, yaitu : string dan karakter. Untuk pencarian string, perintah yang digunakan adalah perintah / dan ?. Pada saat kedua perintah ini digunakan, perintah yang diketikkan akan muncul dibagian bawah layar, tempat kita mengetikkan string yang ingin dicari.
Kedua perintah ini berbeda hanya pada arah pencarian yang akan dilakukan. Perintah / mencari ke arah bawah, sedangkan perintah ? mencari ke arah atas dari file. Perintah n dan N digunakan untuk melanjutkan proses pencarian yang sebelumnya. Perintah n akan mencari dalam arah yang sama, sedangkan perintah N akan mencari dalam arah yang berlawanan.
Untuk melakukan pencarian suatu kata tertentu ( fixed ), bisa digunakan command seperti contoh berikut:
/\
artinya command ini hanya akan mencari string dengan nilai de saja, nilai desa, pakde, Denada akan diabaikan.
3.6. Mengganti string
Kita bisa juga melakukan penggantian satu string pada suatu file secara serentak atau biasa disebut Replace-all. Dengan menggunakancommand ( tentu pada mode perintah ) :
:1,7s/balon/mobil/g
yang artinya kita ingin mengganti kata balon menjadi mobil mulai dari baris ke 1 sampai baris ke 7.
3.7. Pindah Layar
Editor VI juga menyediakan perintah-perintah untuk berpindah layar dengan cepat tanpa harus menggerakkan kursor perbaris. Perintah-perintah tersebut adalah :
Perintah Keterangan
trl-b berpindah r sebelumnya satu layar
ctrl-d Turun setengah bagian layar
ctrl-f Turun satu bagian layar
line no. G memindahkan kursor ke line tertentu
Ctrl-j naik setengah bagian layar
3.8. Command tambahan
Masih terdapat banyak command dan masing masing kegunaannya pada editor Vi. Berikut ini beberapa command tambahan yang sering saya gunakan :
:!ls akan me-list isi current directory saat itu (tanpa keluar dari editor VI). Untuk kembali ke editor VI, tekan Enter.
:sh adalah command untuk meninggalkan editor VI untuk sementara untuk melakukan beberapa perintah shell. Gunakan ctrl-d untuk kembali ke editor Vi.
:r namafile adalah command untuk menyisipkan isi file namafile kedalam file yang sedang kita buka.
4. Keluar Dari Editor VI
Untuk meninggalkan editor VI, ada beberapa perintah yang bisa digunakan. Semua perintah ini harus dimasukkan dari modus perintah ( sesudah tekan Esc)
Command Keterangan
:q [Enter] Keluar dari editor VI, hanya jika tidak ada modifikasi pada file.
ZZ Keluar dari editor VI dan menyimpan modifikasi terakhir ke file
:wq [Enter] Keluar dari editor VI dan menyimpan modifikasi terakhir ke file
:x [Enter] Keluar dari editor VI dan menyimpan modifikasi terakhir ke file
:q! [Enter] Keluar dari editor VI tanpa harus menyimpan ke file
Untuk menyimpan ke file tanpa keluar dari editor VI, gunakan perintah :w [Enter].
Langganan:
Postingan (Atom)